Medan, MISTAR.ID
Serapan anggaran yang sangat kecil dan sejauh ini di Sumatera Utara (Sumut) masih sekitar 38%, sangat memprihatinkan. Seakan-akan menunjukan kepada masyarakat bahwa di tengah kesulitan masyarakat di Sumut pemerintah daerah (Pemda)nya tidak melakukan apa-apa. Padahal pemerintah daerah punya uang yang bisa digunakan untuk memperbaiki daya beli masyarakat.
Hal ini diungkapkan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut) Gunawan Benjamin, menyoroti serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih sangat rendah di Semester II Tahun 2022.
“Saat ini masyarakat tengah tertekan dengan kenaikan sejumlah harga kebutuhan hidup, dan sayangnya tren kenaikan tersebut belum akan terhenti. Karena masih ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM serta sejumlah kemungkinan penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah. Artinya inflasi masih mengancam ekonomi ke depan,” sebut Gunawan, Selasa (23/8/22).
Baca juga:Â Fraksi PDIP Minta Pemprov Sumut Lakukan Terobosan Terkait Masih Rendahnya Serapan Anggaran
Kenaikan harga BBM itu, sambung Gunawan bisa menekan laju pertumbuhan ekonomi. Yang artinya ini bisa membuat sejumlah harapan kita terhadap pemulihan ekonomi kian runyam. Namun disisi lain, ada dana yang masih mengendap di pemerintah daerah, yang seharusnya bisa menjadi bumper untuk menahan tekanan ekonomi di tengah ancaman stagflasi atau bahkan resesi seperti saat ini.
“Memang pada dasarnya pemerintah daerah kerap memiliki akselerasi belanja yang tinggi di kuartal ketiga dan keempat setiap tahunnya. Tetapi jika hal tersebut justru terulang lagi di tahun ini, maka ini menunjukkan kalau pemerintah daerah kita tidak begitu mampu beradaptasi dengan kesulitan ekonomi yang kita hadapi saat ini,” ungkapnya.
Lantas, apa yang menjadi akar masalah penyerapan yang rendah ini? Seharusnya pemerintah bisa memetakan semuanya. Kalau adanya prinsip kehati-hatian, boleh saja. Tetapi jangan dijadikan alasan kehati-hatian tersebut membuat anggaran menjadi tidak terserap.
“Selama penggunaan uang bisa dilakukan secara akuntabel saya pikir semuanya bisa berjalan baik. Jadi memang harus diurai masalahnya, atau jangan justru ada masalah teknis lain yang menghambat realisasi anggaran tersebut. Kalau mengacu kepada APBD Sumut sebesar Rp6,3 triliunan di 2022, maka masih ada uang sekitar Rp4 triliunan yang mengendap dan bisa disalurkan untuk kegiatan yang produktif,” sebutnya.
Baca juga:Â DPRD Medan Soroti Rendahnya Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata
Di tahun ini dan di tahun depan masyarakat tengah berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak biasa. Masyarakat butuh pemimpin yang adaptif dengan situasi seperti itu. Benar-benar memahami urgensi penyerapan angaran untuk menyelamatkan perekonomian Sumut serta memperbaiki daya beli masyarakat Sumut.
“Muaranya adalah mengurangi penambahan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan. Yang harus digarisbawahi baik-baik adalah Sumut itu diproyeksikan ekonominya di tahun 2022 ini di kisaran 5%-an, dengan kemungkinan bisa lebih rendah lagi di kisaran 4,5%,” katanya.
Sementara, kata dia, inflasinya setelah kenaikan harga BBM subsidi itu bisa mencapai 6,4%. Sehingga terlampau jauh gap inflasi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nya. Dari situ, jelasnya, sudah terlihat jelas bagaimana penderitaan masyarakat nantinya. (anita/hm09)
