Tapsel. MISTAR ID.
Proyek preservasi jalan nasional batas Kota Padangsidimpuan hingga jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal, sampai saat initak kunjung dikerjakan. Padahal proyek ini telah berulang-ulang hingga sebanyak 8 kali dilakukan perubahan proses lelang atau tender melalui LPSE Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
Diketahui, meski sempat tertunda atau terjadi perubahan tender sebanyak 8 kali, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara kembali mendapat kucuran dana Rp232 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk proyek preservasi jalan nasional batas Kota Padangsidimpuan hingga jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal.
Berdasarkan data yang dihimpun sebanyak 12 tahap Pada 25 Oktober 2021 hingga 11 Februari 2022 lalu Kementerian PUPR telah melakukan perubahan sebanyak 8 kali proses lelang tender nasional.
Baca juga:Korupsi Proyek Pembangunan Pasar Tozai Siantar, Hak Pensiunan Jhonson Tambunan Tak Dibayarkan
Hasanuddin Sipahutar salah satu tokoh pembangunan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Rabu (2/2) meminta agar tender proyek preservasi jalan batas kota Padangsidimpuan hingga jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal harus benar-benar sesuai aturan, transparan dan tidak ada pengkondisian. Karena jika tidak demikian daerah juga yang merugi karena belum tersentuh pembangunan jalan nasional.
“Panitia lelang jangan hanya mengendepankan aspek penawaran terendah. Tapi track record peserta lelang dan kualitas pengerjaan juga perlu menjadi pertimbangan utama, dan janganlah berulang kali sampai delapan kali perubahan lelang tender jalan nasional tersebut,” ungkapnya.
Mantan anggota DPRD itu juga mengharapkan semua proyek preservasi jalan nasional di Tabagsel dikerjakan dengan maksimal dan selesai tepat waktu. Terpenting ialah kualitas proyek harus dijaga dan lebih diutamakan sehingga jalan tidak mudah rusak.
Lanjut Hasan, Pihaknya mengajak kepada semua masyarakat di Tabagsel khusunya Kota Padangsidimpuan hingga Mandailing Natal untuk sama-sama mengawasi pengerjaan proyek preservasi jalan nasional tersebut.
Baca juga:Tiga Saksi Dugaan “Fee” Proyek Bupati Langkat Dikonfirmasi KPK
“Kalau terindikasi dikerjakan asal-asalan. laporkan kepada pihak yang berwajib,” tandasnya.
Belum lama ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli mengharapkan pihak terkait memaksimalkan penyerapan anggaran tahun 2022 dalam berbagai program kerja untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan serapan anggaran tersebut diharapkan pembangunan jalan nasional bisa merapa hingga di Tabagsel.(asrul/hm06)
