Dairi, MISTAR.ID
Mantan narapidana koruptor, bandar narkoba dan pelecehan seksual anak, sama sekali tidak diperbolehkan mengikuti pendaftaran calon legeslatif (Caleg) 2024 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
Demikian dijelaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dairi Freddi di ruang kerjanya, Kamis (9/2/23). Selain itu, Freddi juga membenarkan, masa jabatan Bupati Dairi dan Wakil Bupati Eddy-Jimmy berakhir tahun 2023 ini.
Freddi menyebut, itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Serentak. Soal bulan, belum ada putusan. Namun ketentuan itu menegaskan, Pilkada hasil 2018 akan berakhir tahun 2023.
Baca Juga:7 KPUD Kabupaten/Kota Diputuskan Langgar Administrasi Pemilu 2024
Dijelaskan, Pemilu atau Pilkada Serentak akan digelar 27 Nopember 2024. Ketentuan untuk ikut serta sebagai calon kepala daerah, minimal memiliki kursi 20 persen hasil Pemilu Legislatif tahun 2024. Pileg dimaksud diselenggarakan Februari 2024.
“Jadi, bakal calon kepala daerah yang ingin maju dari jalur partai di Pilkada 2024, ditentukan berdasarkan perolehan kursi legislatif 2024,” kata Freddi.
Sedangkan untuk bakal calon jalur perseorangan, minimal memperoleh atau memiliki dukungan sebesar 10 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).
Baca Juga:Terkait Laporan Bacalon Anggota DPD RI, KPUD Sumut Dinyatakan Tidak Bersalah
Pada saat ini, berada di angka 208.000 jiwa. Jadi, persyaratan dukungan dilengkapi KTP berkisar 20 ribu lebih, dan pendaftaran peserta Pemilu dimulai April 2023 .
Terkait sebelumnya ada rencana penambahan daerah pemilihan (Dapil) dari 4 Dapil menjadi 5 Dapil di Dairi, oleh KPU RI menetapkan 4 Dapil namun ada pergeseran penambahan dan pengurangan wilayah kecamatan yaitu, Dapil 1 yang terdiri 4 kecamatan menjadi 3 kecamatan dengan jumlah 10 kursi, Dapil 3 sebelumnya meliputi 3 kecamatan menjadi 4 kecamatan dengan jumlah 9 kursi yang sebelumnya 7 kursi.(manru/hm10)
