Simalungun, MISTAR.ID
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Simalungun sudah semakin dekat dan akan dilaksanakan secara serentak bersama dengan daerah lain pada tahun 2024 ini. Nama-nama calon yang maju dalam Pilkada akan dipertimbangkan dan juga diberikan amanah untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun sudah mulai dibicarakan dan bermunculan di publik.
Sekretaris Partua Maujana Simalungun (PMS), Rohdian Purba menyampaikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya Simalungun periode 2024-2029 haruslah memiliki wawasan yang luas dan juga jaringan, dalam hal membangun Kabupaten Simalungun.
“Mengingat wilayahnya yang sangat luas, maka bupati yang memimpin harus dengan ekstra keras untuk membangun Kabupaten Simalungun. Salah satunya mengajak dan meyakinkan investor mau ikut berpartisipasi membangun Simalungun dan miliki link (jaringan) ke pusat,” ujarnya, Minggu (21/4/24).
Baca Juga :Â Ini Syarat Dukungan Harus Dikantongi Calon Independen di Pilkada Simalungun 2024
Dikatakan Rohdian, bupati yang terpilih nantinya juga harus memahami karakter masyarakat Simalungun secara mendasar, memahami wilayah dan berkomitmen membangun serta memajukan Kabupaten Simalungun.
“Tetap mengedepankan kultur dan budaya Simalungun dengan Falsafah ‘Tolu Sahundulan Lima Saodoran’ dengan prinsip Habonaron do Bona,” pesannya.
Adapun arti dari falsafah Simalungun itu yakni tiga setempat duduk lima rombongan yang terdiri dari tiga sahundulan lima saodoran terdiri dari 1.Tondong : Pangalopan podah, 2. Sanina : Pangalopan riah, 3. Boru : Pangalopan gogoh, 4. Tondong ni tondong dan 5. Boruni boru.
“Yang secara umum dalam menjalankan roda pemerintahan di Simalungun jika falsafah ini diterapkan maka semua elemen masyarakat akan saling memberi peran aktif sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing termasuk kewajiban dan hak,” ujarnya.
Dia menambahkan, pemangku adat dan juga cendekiawan Simalungun yang tergabung dalam Partuha Maujana Simalungun pun berharap bupati terpilih untuk menjaga kearifan lokal sebagaimana amanah UU tentang pemerintahan daerah.
