Simalungun, MISTAR.ID
Komisi II DPRD Simalungun menggelar rapat koordinasi dengan mitra kerja yakni Dinas Perhubungan Simalungun, Rabu (13/7/22).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Binton Tindaon itu terungkap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari perparkiran di Simalungun pada tahun 2021 sangat rendah, yakni hanya Rp239 juta, dari target Rp1,2 miliar.
Rendahnya realisasi retribusi perparkiran tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi II yakni Badri Kalimantan. Menurut Badri, realisasi tersebut sangat tidak logika karena sangat jauh dari target yang sudah ditentukan.
Baca Juga:DPRD Medan Soroti Rendahnya Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata
Badri juga mempertanyakan bagaimana sistem Dinas Perhubungan menentukan target Rp1,2 miliar padahal yang terealisasi hanya Rp239 juta.
“Bagaimana kalian merencanakan atau menentukan target ini, kenapa yang terealisasi itu hanya sedikit,” ucap Badri yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Simalungun.
Dikatakan Badri, dalam menyusun anggaran, dinas harus merinci dan mempertimbangkan apakah target bisa dicapai atau tidak, dan juga perencanaannya harus realistis dan tidak mengada-ngada.
Baca Juga:Realisasi PAD Cuma 34,9 Persen, Ini Penjelasan Kepala DPM-PTSP Siantar
Badri menganggap, pengumpulan retribusi perparkiran sangat tidak maksimal dan tidak jelas karena dengan wilayah Simalungun yang begitu luas, Dinas Perhubungan harusnya bisa memperoleh retribusi parkir yang lebih besar.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Simalungun Sabar Saragih mengatakan, target PAD Rp1,2 miliar untuk tahun 2021 memang tidak masuk akal. Menurutnya, target PAD tersebut sangat tinggi dan tidak mungkin untuk dicapai dalam kondisi saat ini.
“Saya pikir ini tidak masuk akal, dari perhitungan kita, yang bisa kita capai mungkin berkisar Rp650 juta-Rp700 juta per tahun,” ucap Sabar Saragih, sembari mengaku dirinya tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan target PAD parkir di tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga:Dishub Medan Optimis Target PAD Parkir Rp30 Miliar Terealisasi
Dikatakan Sabar, pihaknya saat ini sedang melakukan zonasi perparkiran untuk memperkirakan dan menentukan berapa target yang akan dibuat Dinas Perhubungan.
“Saat ini sudah dilakukan zonasi perparkiran, mungkin 2 sampai 3 minggu selesai, di sini kita akan tahu di mana tempat parkir dan berapa maksimal PAD yang bisa kita ambil,” ucapnya.
Mendengar keterangan Plt Kepala Dinas Perhubungan Simalungun, Komisi II sepakat akan membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait rendahnya retribusi parkir dari Dinas Perhubungan. Komisi II juga meminta Dinas Perhubungan memberikan data lengkap dari mana saja retribusi parkir yang sudah didapatkan tahun 2021.
“Catat, kita akan lakukan investigasi, berikan data lengkap, dari mana-mana saja retribusi ini,” ucap Badrid Kalimantan. (roland/hm14)
