Simalungun, MISTAR.ID
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021 DPRD Simalungun, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Simalungun.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Simalungun Frans Saragih menerangkan, bahwa PAD yang berhasil didapatkan Pemkab Simalungun untuk Tahun 2021 sekitar 177,6 miliar padahal Target PAD Tahun 2021 adalah 213,6 miliar atau 83%.
Dari perhitungan tersebut, terdapat selisih target dan realisasi PAD sebanyak 36 Miliar Tahun 2021.
Baca juga:Tapping Box dan Sumut Link Strategi Tingkatkan PAD Simalungun
Pansus DPRD Simalungun, Badri Kalimantan meminta agar pihak eksekutif lebih maksimal dalam bekerja.
Terkhusus memenuhi target PAD dari segala sektor, baik perhotelan, restauran, PBB, BPHTB, perparkiran dan lain-lain.
Badri juga mengatakan, bahwa pihaknya menyayangkan adanya pihak UPTD Pendapatan yang tidak mengetahui target PAD yang akan dia capai.
“Kita pernah kunker ke kecamatan, ketika kita tanya, mereka sendiri tidak tahu berapa target mereka, jadi mereka bekerja tidak ada yang dituju” ucap Badri Kalimantan, Selasa (7/6/22).
Pansus DPRD Simalungun tentang LKPJ TA 2021 juga menghimbau, agar pegawai UPTD Pendapatan bisa dievaluasi dan diberikan bimbingan dan pemahaman yang mumpuni agar bisa bekerja maksimal dalam meningkatkan PAD.
“Dievaluasi dan dibekali dengan baik, agar pihak UPTD bisa mengetahui wilayahnya dalam mendapatkan dan mengelola PAD” ucap Anggota Pansus DPRD Simalungun Erwin Parulian Saragih.
Dia juga meminta, agar pembayaran seperti retribusi, dan pajak PBB bisa dibayarkan melalui online, agar uang untuk pembayaran pajak tidak terhenti di seseorang.
“Ini terkait uang, ada baiknya manfaatkan digitalisasi, agar uang itu tidak berada lama ditangan seseorang” ucap nya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Simalungun Frans Saragih berterimakasih atas masukan yang diberikan Pansus LKPj.
Baca juga:Target PAD Retribusi Parkir Siantar Turun, Ini Penjelasan Kabid Perparkiran Dishub
Dia menerangkan, bahwa saat ini Pemkab Simalungun sudah memulai menjalankan program digitalisasi, seperti pembayaran PBB online melalui sumut link, yang tersedia di agen sumut link.
Pembayaran Sumut Link sangat efektif karena uang yang akan dibayarkan tidak terhenti di seseorang dan langsung terkonek ke Pemkab Simalungun.
“Terimakasih atas sarannya, dan kita juga sudah menerapkan sumut link dan tapping box, untuk pembayaran pajak dan retribusi restauran” ucap Frans Saragih. (roland/hm06)
