Simalungun, MISTAR.ID
Belum dihentikannya opersional pengolahan pabrik getah pinus milik CV Luhur yang berlokasi di Dusun Tanjung Dolok Nagori Sibanganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, membuat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara naik pitam, hingga meminta agar Kepala KPH II Wilayah Pematangsiantar dicopot dari jabatannya.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Viktor Silaen, Minggu (14/3/21), melalui sambungan selulernya. Dikatakan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat penghentian opersional perusahaan pabrik getah pinus milik CV Luhur tersebut.
Surat itu dikeluarkan Dinas Kehutanan Provsu Nomor: 522.22/3390/DISHUT/2020 perihal perizinan An Cv Luhur yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Herianto, pertanggal 2 Oktober 2020.
Baca Juga:Ketua Komisi B DPRDSU: Tertibkan Penderesan Getah Pinus CV Luhur!
“Namun hingga bulan Maret 2021 ini, KPH Wilayah II Pematangsiantar dan jajaranya belum juga mampu menghentikan pabrik pengolahan getah pinus milik CV Luhur yang berdiri di kawasan hutan lindung Nagori Sibaganding,” ujar Viktor Silaen.
Viktor juga mempertanyakan kenapa KPH Wilayah II Pematangsiantar dan jajaranya belum juga menutup pabrik pengolahan getah pinus milik CV Luhur tersebut.
Baca Juga:Camat Girsip Tinjau Pengolahan Getah Pinus
“Jika tidak mampu menutup pengolahan getah pinus milik CV Luhur dan juga menertibkan penyadapan getah pinus ilegal yang beroperasi di kawasan Kabupaten Simalungun tanpa memiliki izin resmi, silahkan mundur dari jabatannya karena masih banyak yang mampu untuk menghentikan penyadapan getah pinus ilegal dan menutup pengolahan getah pinus milik CV Luhur itu,” tegasnya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah II Pematangsiantar Syofniar ketika dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Minggu (14/3/21) sekira pukul 20.25 WIB, tidak merespon pesan yang dikirimkan wartawan Mistar.(karmel/hm10)
