Simalungun, MISTAR.ID
Komisi I DPRD Simalungun melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun, Jonni Saragih didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial Budaya dan PKK, R Sipayung di ruang Komisi I DPRD Simalungun, Senin (31/1/22).
Pimpinan Rapat, Histony Sijabat bersama Junita Veronika Munthe mempertanyakan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di DPMPN yang ditampung di APBD Simalungun tahun 2022.
Dimana sebelumnya, Komisi I tidak setuju anggaran Rp500 juta untuk Bimtek PKK tersebut ditampung di APBD tahun 2022 karena dianggap menghamburkan uang rakyat dan tidak terlalu penting. Sebab informasinya, Rp 500 juta tersebut untuk kegiatan Bimtek dan melaksanakan perlombaan-perlombaan berhadiah. “Yang kita pertanyakan terkait anggaran PKK yang diajukan oleh tim TPAD lewat Plt Sarimuda Purba selaku Kadis PMPN pada saat itu, sesuai rekomendasi Komisi I dan yang kami pertanyakan, DPMPN tidak bisa memberikan data-data di Komisi I,” ujarnya.
Baca Juga:RDP Komisi 1 DPRD Batu Bara, PMD Sayangkan Sikap Plin Plan Kades Pematang Tengah
Histony Sijabat menjelaskan, DPMPN Simalungun tidak ada memberikan jawaban kepada Komisi I yang jelas, termasuk Rp500 juta untuk anggaran Bimtek dan hadiah kegiatan perlombaan.
Junita Veronika Munthe mengingatkan, agar tidak terulang lagi kejadian seperti kegiatan PKK DPMPN Simalungun terkait pelatihan tataboga yang diselenggarakan selama 5 hari di Hotel Grand Orri Berastagi, Kabupaten Karo, Desember 2021 lalu.(roland/hm15)
