Simalungun, MISTAR.ID
Sebagian bangunan bekas (eks) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuan Rondahaim yang terletak di Dusun Batu Dua Puluh, Nagori Sigodang, Kecamatan Panei, bakal digunakan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Simalungun sebagai Balai Latihan Kerja (BLK).
Kepala Disnaker Kabupaten Simalungun, Riando Parlindungan Purba saat diwawancarai mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses serah terima bangunan rampung dengan pihak terkait.
“Iya kita sedang bermohon untuk dijadikan BLK, saat ini (serah terima) masih sedang berproses, masih kita tunggu juga,” kata Riando, pada Senin (18/3/24).
Baca juga:Bekas Gedung RSUD Tuan Rondahaim Bakal Dipakai Tiga Dinas di Pemkab Simalungun
Kendati demikian, Riando enggan menyebut, kapan akan mulai menggunakan bangunan bekas RSUD Rondahaim untuk BLK. Dia menjelaskan, pihaknya saat ini masih berfokus pada permohonan pemakaian bangunan. Kemudian melengkapi segala peralatan dan selanjutnya membentuk struktur organisasi.
“Semoga secepatnya (ada BLK), sedang dalam proses lah ini. Anggaran untuk itu juga belum ditampung, jadi nanti di P (Perubahan) APBD lah kita usulkan BLK ini. Bangunan dulu ada, baru kita berposes,” ujarnya.
Riando bilang, pengadaan BLK milik Pemkab Simalungun sangat dibutuhkan. Ia menyebut, rekomendasi terkait hal itu sudah disampaikan agar menjadi salah satu prioritas.
“Ya mudah-mudahan segera terealisasi. Menunggu proses lah kita,” imbuhnya.
Baca juga:Mulai 1 Maret, RSUD Tuan Rondahaim Bisa Terima Pasien BPJS Kesehatan
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Richardo Sinaga menyatakan, bangunan bekas RSUD disebut bakal digunakan 3 dinas di lingkungan Pemkab setempat, pada Minggu (17/3/24).
“Ada 3 dinas yang tercatat dipergunakan untuk kantor nantinya. Dinas Koperasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Disnaker. Jadi nanti sebagian ruangan bakal dijadikan BLK di situ,” ujarnya.
Lanjut Richardo, serah terima dari RSUD Rondahaim ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah dilakukan. Dia mengatakan, saat ini tinggal menunggu dinas pemilik untuk menggunakannya.
Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Simalungun, Resman Saragih mengatakan, pihaknya masih merapatkan hal disebut. “Masih mau dirapatkan,” ujarnya, pada Senin (18/3/24). (indra/hm16)
