Simalungun, MISTAR.ID
Anggaran terkait pendanaan Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) gelombang kedua di Kabupaten Simalungun senilai Rp 3,6 miliar. Namun anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Simalungun baru bisa dicairkan akhir Agustus 2023. Padahal, tahapan Pilpanag tengah berlangsung saat ini.
Terkait anggaran Pilpanag gelombang kedua yang belum dicairkan, wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Samrin Girsang mengatakan anggaran untuk pelaksanaan Pilpanag gelombang kedua sebaiknya sudah dicairkan. Sehingga panitia leluasa menjalankan tugas-tugas kepanitiaannya.
“Kita dari DPRD meminta agar anggaran untuk tahapan Pilpanag gelombang kedua ini dicairkan di nagori masing-masing agar tahapan Pilpanag tidak terganggu,” ungkap Samrin Girsang ditemui di DPRD, Selasa (11/7/23).
Baca juga: Sengketa Pilpanag Simalungun Masih Berlanjut di PTUN, Gugatan Memenuhi Syarat
Dikatakan Samrin lagi, terkait kejadian saat ini pun seharusnya belajar dari yang lalu-lalu. Dimana, diketahui ada yang tidak sinkron sesuai dengan perencanaan Pilpanag.
“Sepertinya perlu kita lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori (DPMPN) terkait hal itu. Supaya mana-mana yang menjadi kendala panitia di nagori bisa diatasi. Misalnya dalam proses alat tulis dan lain-lain bisa direalisasikan,” ujarnya.
Semetara itu, pengamat anggaran Sumatera Utara (Sumut) Alfanda Ananda menyampaikan jika jumlah dana yang dikelola oleh Panitia Pilpanag harus terbuka.
Baca juga: Anggaran Pilpanag Simalungun Gelombang Dua Dicairkan Akhir Agustus 2023
“Seharusnya ini tugas dari mereka untuk menyampaikan kepada media atau publik. Karena tugas media sebagai penyambung informasi kepada masyarakat. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi karena kegiatan Pilpanag ini terbuka untuk publik. Kemudian, partisipasi masyarakat untuk mengawasi seharusnya dilakukan,” pungkasnya. (Hamzah/hm20)
