Pematangsiantar, MISTAR.ID
Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani bersama Unsur Forkopimda melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rabu (14/2/2024).
Di sana, Susanti meyerahkan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penyerahan kartu kepesertaan tersebut disaksikan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan Komisioner KPU Kota Pematangsiantar.
Sehari sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Forkopimda berkumpul di Ruang Data Balai Kota yang dijadikan Posko Pemilu 2024. Ada empat tim yang melakukan monitoring. Setiap tim memonitoring 4 TPS di dua kecamatan.
Tim A terdiri dari Wali Kota, Danrem 022/PT, Kajari, mewakili Dandim 0207/Simalungun, Pj Sekda dan beberapa pimpinan OPD.
Baca juga:Â Nyoblos di TPS 26, Bupati Simalungun Ingatkan KPPS Jaga Stamina
Sementara Tim B, C, dan D terdiri atas Asisten, Staf Ahli, dan pimpinan OPD yang meninjau TPS di Kecamatan Sianțar Utara, Sianțar Martoba, Sianțar Timur, Sianțar Selatan, Sianțar Marihat, dan Sianțar Marimbun.
Dari balai kota, Susanti dan rombongan menuju TPS 3 di Jalan Purba, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Sianțar Barat. Kemudian ke TPS 015 di Jalan Singosari (halaman Kantor Dinas Pariwisata), Kelurahan Bantan Kecamatan Sianțar Barat.
Kemudian di TPS 007 Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Sianțar Sitalasari. Terakhir TPS 01 Jalan Pabrik, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Sianțar Sitalasari.
Seperti diketahui, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengungkapkan petugas KPPS berhak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan merupakan upaya negara untuk menyediakan jaminan sosial bagi penyelenggara pemilu. Sebab negara tidak menyediakan asuransi khusus.
Instruksi pemberian fasilitas BPJS Ketenagakerjaan kepada KPPS langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada sejumlah menteri dan semua kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota,” sebut Hasyim.
Baca juga:Â Diduga Oknum KPPS Di Deli Serdang tak Netral, Pengaruhi Warga Pemilih
“Presiden menginstruksikan akan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu jenis ketenagakerjaan yang diinstruksikan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan itu disebutkan adalah penyelenggara pemilu. Bebannya kepada APBD atau anggaran daerah,” katanya menambahkan.
Terkait hal ini, Hasyim mengeklaim, KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPU provinsi, kabupaten, dan kota juga disebut telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.
“Untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu,” ucapnya.
Sementara itu, Susanti menyambut baik dan mengapresiasi adanya asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas KPPS di setiap TPS.
Dokter anak itu mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berupaya mewujudkan jalannya Pemilu 2024 yang aman dan damai.
“Semoga Pemilu di Kota Pematangsiantar berjalan aman, lancar, dan sukses dan turut mewujudkan Pematangsiantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas demi Pematangsiantar Bangkit dan Maju,” ucapnya. (jonatan/hm17)
