Pematang Siantar, MISTAR.ID
Soal kasus penagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pihak Inspektorat Kota Pematang Siantat mengaku sudah menerima surat dari Polres setempat.
Surat tersebut diterima pada tanggal 28 Februari 2023. Seperti disampaikan Kepala Inspektorat Kota Pematang Siantar, Heri Okstarizal ketika dikonfitmasi mistar.id. Rabu (1/2/23).
“Inspektorat menerima surat dari Polresta Pematang Siantar tanggal 28 Februari 2023 perihal Permintaan Pemeriksaan oleh APIP, kami masih melakukan klarifikasi terlebih dahulu,” tuturnya.
Baca juga:Dugaan Pidana PBB Kadaluarsa, Polres Siantar Akan Panggil KPP Pratama
Saat ditanya klarifikasi seperti apa yang dilakukan pihak Inspektorat? Heri bilang, pihaknya melakukan klarifikasi apakah permintaan Polres itu sudah memenuhi syarat syarat yang diatur oleh ketentuan.
“Secara peraturan kami perlu bertukar informasi dengan APH terkait apakah permintaan tersebut sudah memenuhi syarat syarat yang diatur oleh ketentuan,” ujar mantan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar itu mengakhiri.
Berita mistar.id sebelumnya, penyidik Polres Pematang Siantar mulai memroses masalah penagihan PBB kedaluwarsa oleh Pemko Pematang Siantar yang dilaporkan Notaris Dr Henry Sinaga sejak 2022 lalu. Henry mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP).
SP2HP itu, sambung Henry, sebagai tindaklanjut laporannya ke Polres Pematang Siantar sejak tahun 2022. Adapun isi SP2HP tersebut, katanya, untuk menampilkan bahwa penyidik akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Baca juga:Dua Pria Pemilik Kunci Letter T Ditangkap Polrestabes Medan
“Setelah hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar diterima oleh penyidik, maka penyidik nanti akan mengajukan perkara untuk kepastian hukum laporan saya,” ujarnya, pada Selasa (28/2/23) kemarin. (ferry/hm06)
