Medan, MISTAR.ID
Pengamat anggaran Sumatera Utara (Sumut) Elfenda Ananda angkat bicara terkait adanya selisih Dana Bagi Hasil (DBH) Pemko Siantar beberapa waktu lalu. Elfanda mengatakan agar ke depannya ada transparan pihak Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
“Sebenarnya itu tak terjadi apabila pihak Pemprov lebih transparan. Karena tidak transparan ini ada hal-hal yang belum terpenuhi dalam bagi hasil tadi. Padahal BDH ini ada platformnya ada kalau ada perbedaan ini sangat mudah dilihat apa penyebabnya. Kalau sampai selisih Rp7 miliar itu kan angka cukup besar, maka harus segera diperbaiki keterbukaan publik anggarannya,” kata Elfanda saat dihubungi Mistar, Senin (6/3/23).
Ia mencontohkan pada pemerintah pusat yang sudah memiliki sistem seperti website yang di publish di portal kementerian keuangan dan di upload di media.
Baca Juga:BPKAD Sumut Bantah Ada Selisih DBH Siantar Sebesar Rp7 Miliar
“Nah, hal yang sama bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi. Karena sering terjadi pembahasan yang mematok tahun yang lalu saja. Sebab kalau dibahas di tingkat kabupaten/kota nggak bisa dilihat apa pembahasan yang telah ditetapkan di tingkat provinsi karena SK-nya kan belakangan. Harusnya SK-nya itu bisa lebih di depan dibuat. Sehingga di daerah menyusunnya. Walaupun di UU sudah diterapkan, pakailah SK yang lalu sebagai rujukan,” bebernya.
Ditambahkannya, ketidaksingkronan tidak mungkin terjadi bila APBD kabupaten/kota itu dievaluasi oleh Provinsi. Sehingga sebelum disahkan bisa dikirim ke provinsi dan bisa dipastikan apa kekurangannya.
“Seharusnya juga tidak terjadi bila fungsi evaluasi itu berjalan. Dalam evaluasi itu Pemprov bisa bilang kurang atau tambah atau berlebih. Mereka punya kewenangan evaluasi. Jadi tidak susah kalau mau terbuka. Intinya harus ada keterbukaan publik lantaran saat ini untuk keterbukaan publik ini masih tertutup,” pungkasnya. (anita/hm12)
