Pematang Siantar, MISTAR.ID
Tiga warga Kota Pematang Siantar menggugat Wali Kota dan Kepala Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Gugatan tersebut terkait nilai NJOP 1.000 persen, dimana para penggugat merasa dirugikan.
Usai digelarnya sidang perdana terkait gugatan NJOP 1.000 persen yang berlangsung Kamis (12/1/23) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, kini gugatan memasuki tahapan mediasi. Di mana pada hari ini, Selasa (24/1/23) akan kembali dilakukan mediasi. Perkara ini juga diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui sidang mediasi.
Hakim Mediator Renni Pitua Ambarita pada sidang mediasi pertama yang dilangsungkan di ruang mediasi meminta agar dalam mediasi kedua, kuasa hukum tergugat I menghadirkan tergugat prinsipal Wali Kota Pematang Siantar dan Kepala Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Pematang Siantar.
Baca Juga:Mediasi Terkait Gugatan NJOP 1000 Persen Belum ada Hasil
Bila tergugat prinsipal seperti Wali Kota Pematang Siantar tidak dapat hadir, setidaknya diwakili oleh Sekretaris Daerah Pematang Siantar.
“Prinsipnya, dalam sidang mediasi yang hadir haruslah para pihak prinsipal yang berwenang mengambil keputusan,” kata Renni beberapa waktu lalu.
Menurut Hakim Renni, konsekuensi apabila penggugat prinsipal tidak dapat hadir pada sidang mediasi, maka Hakim Mediator akan merekomendasikan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima (NO). Jika yang tidak hadir adalah tergugat prinsipal, maka biaya perkara yang timbul dalam proses mediasi dibebankan kepada para tergugat.
Baca Juga:Hakim Mediator Minta Wali Kota Siantar Hadir di Sidang NJOP 1.000%
Sementara itu, Plt Kabag Hukum Pemko Pematang Siantar Hamdani Lubis ketika dikonfirmasi apakah Wali Kota dan Kepala BPKAD Pematang Siantar akan hadir dalam sidang mediasi sesuai permintaan hakim, Hamdani menyebutkan akan melihat situasi.
“Kita lihat nanti ya,” ujar Hamdani singkat. (hamzah/hm14)
