Siantar, MISTAR.ID
Wali Kota Pematang Sianțar dr Susanti Dewayani bersama sejumlah kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia menandatangani pakta integritas kegiatan bantuan teknis pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (APBT BA BUN) tahun 2023.
Penandatanganan pakta integritas berlangsung di The Tribrata Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (9/8/23).
Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu diawali dengan Rapat tindak lanjut kegiatan bantuan teknis pelaksanaan penyusunan RDTR dipimpin Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Tribawa.
Baca juga: Pemkab Tapanuli Utara Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Menteri ATR/Kepala BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebelum penandatanganan menyampaikan, dalam pelaksanaan penyusunan RDTR, kepala daerah dan pemerintah daerah diharapkan menyiapkan infrastruktur, data dan informasi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam percepatan penyusunannya. Kemudian, secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN.
“Selanjutnya, pemerintah provinsi agar suportif dan fasilitatif dalam melakukan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan legalisasi Perkada RDTR,” imbuhnya.
Setelah mendapatkan persetujuan substansi, untuk segera menetapkan Ranperkada RDTR menjadi Perkada RDTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) pasca penetapan Perkada RDTR.
Baca juga: Mohon Perperpanjang Waktu Bahas RTRW, Pemko Siantar Surati Kementerian ATR/BPN
Susanti menyampaikan, Kota Pematang Siantar mendapat bantuan penyusunan teknis RDTR dari Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, Kota Pematang Siantar, salah satu dari 63 Kabupaten/Kota di Indonesia yang mendapat bantuan di tahun 2023 ini.
Dia mengatakan, selama ini terkait tata ruang menjadi problem besar investasi. Sehingga melalui penyusunan RDTR tahun 2023, nantinya disiapkan infrastruktur, data dan informasi, serta SDM yang mumpuni dalam percepatan penyusunan RDTR.
“Ketersediaan dokumen RDTR sangat bermanfaat untuk mendukung kepastian investasi dalam pemanfaatan ruang di Kota Pematang Siantar. Ini akan membantu percepatan perizinan dengan masuknya RDTR ke dalam sistem OSS dan mempersingkat waktu dalam mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yakni hanya dalam waktu 1 hari. Itu dibandingkan tanpa adanya RDTR yang membutuhkan waktu lama sekitar 1 bulan agar dapat diperoleh rekomendasi pemanfaatan ruang,” terangnya.
Baca juga: Kemenpan RB Beri Pendampingan Sakip, Pemko Siantar Targetkan Nilai B
Lanjutnya, keberadaan RDTR akan menciptakan jaminan kemudahan berusaha bagi setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Pematang Siantar.
Turut mendampingi Susanti antara lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Sofian Purba, Kabid Tata Ruang, Henry John Musa Silalahi, Kabid Jalan dan Jembatan, Rado Hotrin, Kabag Tata Pemerintahan Robert Sitanggang, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johannes Sihombing. (rel/hm16)
