Pematangsiantar, MISTAR.ID
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan kembali dilanjutkan pada bulan Agustus 2020. Program ini sempat terhenti dikarenakan Pandemi Covid-19.
Kepala bidang perumahan dinas PRKP pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Pematangsiantar Eva Sihombing mengatakan, program ini sudah dibuat untuk tahun 2020. Ketika virus corona mewabah di Indonesia, pemerintah pusat menginstruksikan setiap dinas terkait untuk menghentikan sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
“Instruksi datang lagi dari pusat bahwa program yang sudah direncanakan untuk dilanjutkan kembali. Bulan ini sudah bisa kita mulai lagi program bedah rumah tersebut,”ucapnya via telepon, Minggu (30/8/20).
Baca juga: Program Sejuta Rumah Untuk MBR Tersendat, Pengembang Merugi
Katanya, pada tahun 2020 sebanyak 130 unit rumah yang tersebar di beberapa kecamatan Kota Pematangsiantar masuk dalam program tersebut. Program ini menyasar pada masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat miskin yang kesulitan memperbaiki rumah tinggal yang dalam kondisi tidak layak huni atau boleh dikatakan rumah yang tidak memiliki standar layak.
Menurut Eva, jumlah unit rumah tersebut berkurang dari tahun sebelumnya, sebanyak 180 unit rumah. Pengurangan jumlah unit rumah sudah ditentukan pemerintah pusat. Setiap daerah hanya mengirimkan data-data saja, pengiriman juga tidak dibatasi.
“Kalau ada rumah tidak layak huni di sekitar tempat tinggalnya tolong segera laporkan ke RT agar diusulkan ke pihak Pemda agar mendapat bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR. Atau bisa juga langsung datang ke kantor Dinas Tarukim Pematangsiantar,” katanya.
Baca juga: BPS Siantar Belum Data Penduduk Tidak Miliki Rumah
Setiap rumah mendapatkan bantuan stimulus sebesar Rp17,5 juta dan selebihnya bisa dikembangkan swadaya oleh penerima “Setiap penerima mendapatkan Rp17,5 juta, dimana Rp15 juta digunakan untuk pembelian material atau bahan bangunan, dan selebihnya digunakan untuk pembayaran tukang. Karena sifatnya stimulus, maka untuk pengembangan selanjutnya diserahkan secara swadaya kepada penerima,”jelasnya.
Selain itu, di samping bantuan dana dari pemerintah, juga dibutuhkan tenaga dari sanak saudara, anak serta tetangga sekitar juga sangat bermanfaat untuk mempercepat proses pembangunannya. Program ini juga meningkatkan semangat masyarakat untuk bergotong-royong bersama.
“Soalnya, dengan biaya tadi, tenaga tukang hanya bisa 2-3 orang saja. Selebihnya, dibutuhkan kerjasama dengan para masyarakat setempat. Pasalnya, masyarakat yang mampu secara ekonomi diharapkan juga dapat membantu mereka yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni,”imbuhnya.
Sebagai informasi, data-data yang dibutuhkan untuk bantuan Program bedah rumah tersebut adalah Warga Negara Indonesia (WNI), yang bisa menjadi penerima sudah berkeluarga, memiliki tanah yang ditandai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah.
Tinggal di rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni atau belum memiliki rumah, belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan sejenis, memiliki penghasilan maksimum sesuai upah minimum daerah Siantar, dan bersedia melaksanakan dengan berswadaya, untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Lalu akan dilakukan pengecekan oleh pihak Dinas terkait, serta diputuskan oleh pihak pusat. (yetty/hm09)
