Pematangsiantar, MISTAR.ID
Rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2021, yang sudah dibahas di setiap komisi DPRD tidak jelas kapan akan dilanjutkan.
Pasalnya, setelah diskors pada Senin (11/7/22), batas waktu tiga hari untuk dirapatkan oleh pimpinan DPRD tidak terlaksana. Hal ini terungkap ketika Mistar melakukan konfirmasi kepada Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pematangsiantar Ilhamsyah Sinaga, Kamis (14/7/22).
“Sampai siang ini, pemberitahuan rapat pimpinan sebagaimana direncanakan setelah rapat paripurna kemarin ditunda, belum ada saya terima. Berarti, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Siantar 2021 masih mengambang,” tutur anggota Komisi I tersebut.
Baca Juga:Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Siantar 2021 di DPRD Tertunda
Menurut Ilhamsyah, meski ditunda, rapat paripurna pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 masih memiliki waktu sampai dengan 31 Juli mendatang.
“Ranperda itukan kemarin sudah dibahas, untuk batas waktu pengesahannya sampai 31 Juli,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai rapat paripurna yang diskors hingga 3 kali namun jumlah anggota DPRD tetap tidak memenuhi kuorum, menurut dugaan Ilhamsyah, itu hanya masalah komunikasi.
Baca Juga:Pembahasan 5 Ranperda Siantar Ditentukan Usai Paripurna Istimewa DPRD
“Pemko sebagai eksikutif dan DPRD sebagai legislatif pada dasarnya sama-sama penyelenggara pemerintahan. Mungkin, kurangnya komunikasi secara internal dan eksternal, sehingga tidak kuorum,” ujarnya.
Rapat pimpinan setelah diskors yang tak terlaksana itu juga dibenarkan oleh Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul M Lingga.
“Sampai sejauh ini belum ada perkembangan. Untuk kelanjutannya, sesuai tatib, hal itu akan dikembalikan kepada pimpinan,” kata Timbul ketika dikonfirmasi Mistar melalui aplikasi WhatsApp (WA). (ferry/hm14)
