Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Frans Novendy Saragih mengatakan telah membuka ruang kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, untuk menjual bangunan yang berada di Jalan MH Sitorus, Kecamatan Siantar Barat.

Meski begitu, Frans mengatakan belum mengetahui pasti kapan transaksi dilakukan. Sementara bangunan tersebut saat ini dipinjampakaikan kepada pihak Polres Pematangsiantar.

“Belum, informasinya itu masih mau ditampung mereka anggarannya,” ujar Frans pada Kamis (5/12/24) tanpa memberikan rincian harga yang ditawarkan kepada Pemko Pematangsiantar.

Baca juga:Polres Siantar Pinjam Pakai Aset Milik Pemkab Simalungun Selama Satu Tahun Tanpa Dikenakan Biaya

Frans Saragih membenarkan, bahwa status pinjam pakai aset Pemkab Simalungun kepada Polres Pematangsiantar berupa tanah dan bangunan itupun sudah berjalan selama satu tahun dan bakal berakhir di tahun ini.

Adapun informasi terakhir yang diterima Pemkab Simalungun terkait keseriusan Pemko Pematangsiantar membeli aset yang dipinjam pakai Polres Pematangsiantar akan dianggarkan terlebih dahulu.

“Mereka masih mau menganggarkan itu di APBD mereka untuk membelinya. Tahun lalu tidak tersedia anggaran mereka,” ujar Frans lagi.

Baca juga:Aset Pemkab Simalungun Dipinjam Pakai Polres Berencana Dibeli Pemko Siantar  

Mengetahui soal rencana aset tersebut akan dijual Pemkab Simalungun kepada Pemko Pematangsiantar, DPRD Kota Pematangsiantar melalui Badan Anggaran (Banggar) buka suara. Ia pun membantah adanya rencana pemerintah setempat membeli bangunan milik Pemkab Simalungun yang terletak di Jalan MH Sitorus tersebut.

Anggota Banggar, Darson Anggiat Rajagukguk mengatakan, saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar tahun 2025, tidak ada membahas rencana tersebut.

“Tidak ada dibahas dan dianggarkan,” kata Darson, Kamis (5/12/24).

Sekretaris Komisi II ini bahkan mengaku tidak pernah mendengar rencana itu sebelumnya. “Karena apa rencana yang diajukan Pemko Siantar, itu lah yang kita bahas. Selain itu tidak ada,” sebutnya. (gideon/hamzah/hm17)