Pematang Siantar, MISTAR.ID
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Gusmiyadi meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera mengeluarkan bantuan sosial kepada masyarakat pasca ada kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah.
“Kami menekankan kepada pemerintah daerah untuk mulai mengantisipasi potensi kenaikan-kenaikan barang saat ini. Dan kemudian harus segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan seperti operasi pasar murah, atau lain sebagainya. Sehingga kemudian masyarakat tidak terlalu terbebani akibat naiknya harga BBM,” kata Gusmiyadi saat sedang berada di Kota Pematang Siantar, Kamis (8/9/22).
Menurutnya, kenaikan harga BBM dengan skema saat ini, pastinya sangat berdampak terhadap kenaikan sejumlah bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga:Mahasiswi Nommensen Pingsan Saat Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM di Siantar
Karena tentu saja ongkos naik angkutan itu terkait dengan bahan baku untuk produksi dan lain sebagainya. Sehingga terakumulasi akan berdampak pada kenaikan harga berdasarkan hitungan berbagai pihak disekitaran 10 persen.
Di tengah situasi, dimana pandemi Covid-19 belum sungguh-sungguh berakhir, masyarakat sedang ingin recovery. “Kemudian diberikan hadiah berupa kenaikan harga BBM seperti itu, tentu sangat memberatkan,” katanya.
Apakah anda sendiri sebagai Ketua Partai Gerindra di Kota Pematang Siantar ikut menolak kenaikan harga BBM?
“Kalau kita pahami proses kenaikan harga BBM ini, sesungguhnya merupakan penolakan dari semua fraksi di DPR RI. Memang persoalan BBM sangat berdampak pada seluruh rakyat Indonesia,” sebutnya.
Baca Juga:Polisi Optimalisasi Penyaluran BBM di Tebing Tinggi
Gusmiyadi juga menyoroti momentum di saat pemerintah menaikkan harga BBM. Dia melihat pemerintah seolah tak mempertimbangkan aktivitas masyarakat yang tengah berjalan. Dia menganggap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM terlalu mendadak.
“Sehingga ini memang menjadi shock therapy juga bagi banyak pihak tentang pola kenaikan ini. Kenaikan harga BBM tak biasanya dilakukan pada siang hari secara mendadak,” katanya.
Dia juga menilai pemerintah saat ini tampaknya masih belum cukup optimal melakukan pengawasan. Di antaranya adalah bagaimana pemerintah mampu mengamankan jalur distribusi dan kemudian menghindari upaya kecurangan yang dilakukan oleh banyak pihak terkait BBM.
Dia berharap, pasca kenaikan harga BBM, secara otomatis beban subsidi pemerintah akan berkurang. “Yang tadinya Rp502 triliun, itu mungkin ke depan relatif jauh lebih rendah daripada setelah skema kenaikan harga BBM,” jelasnya.
Baca Juga:Rapat Paripurna DPRD Medan, Fraksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
Alokasi subsidi tadi yang sudah jauh berkurang dengan dinaikkan harga BBM itu. Maka itu harus benar-benar digunakan pada hal-hal yang bermanfaat terutama pada mereka yang membutuhkan, dan kemudian kepada pelaku UMKM. Sehingga kemudian mereka dapat lebih memiliki daya tahan untuk menghadapi situasi-situasi sulit.
“Alokasinya itu harus digunakan untuk hal-hal yang tepat sasaran. Sebagaimana janji dari pemerintah. Kami Fraksi Gerindra dan Komisi B DPRD Sumut akan bersama-sama mengawasi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijanjikan pemerintah agar tepat sasaran,” kata Gusmiyadi.
Hingga saat ini, gelombang aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM terus terjadi di beberapa daerah, termasuk unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Kota Pematang Siantar. (yetty/hm12)
