Pematang Siantar, MISTAR.ID
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditingkatkan sampai 1000 persen oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar, dinilai tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut diutarakan oleh seorang Akademisi Dr. Henry Sinaga.
Ia melihat banyak fasilitas umum di Kota Pematang Siantar yang mengalami kerusakan, seperti jalan yang rusak atau berlubang. Contohnya di pusat kota tepatnya di Jalan Merdeka Siantar.
Menurutnya, setelah kenaikan NJOP 1000 persen dan pengutipan PBB kedaluwarsa, seharusnya Pemko Siantar mendapatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
Baca juga:Â Setelah Ditolak PN Siantar, NJOP 1.000 Persen Akan Digugat ke PTUN Medan
“Naik NJOP 1000 Persen seharusnya bisa meningkatkan pendapatan Pemko, dan dana itu seharusnya bisa dimanfaatkan membangun infrastruktur yang rusak, tetapi kenyataannya tidak” ucap Dr. Henry Sinaga kepada Mistar.id, Rabu (30/8/23).
Henry mengatakan, sebagai masyarakat yang wajib pajak, sudah sepantasnya bisa mendapatkan dan menuntut fasilitas umum yang memadai, dan tidak membuat masyarakat semakin susah.
“Selaku kita yang sudah membayar pajak, sebagai wajib pajak, wajar kita minta fasilitas, mau kemana uang itu. Kan banyak itu yang sudah dinaikkan NJOP 1000 persen” kata Dr. Henry Sinaga.
Baca juga:Â Hakim Sebut PN Siantar Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan NJOP 1.000 Persen
Melihat banyaknya jalan rusak ditambah fasilitas umum seperti traffic light yang semrawut, Henry menganggap bahwa Pemko Siantar telah gagal dalam menjalankan pemerintahan.
“Permintaan masyarakat itu sederhana, jadi saya kira tidak sulit untuk mewujudkan itu, tetapi saya tidak mengerti, apa yang mereka kerjakan saat ini” ucap Dr. Henry mengkritik kinerja Pemko Siantar.
Dr. Henry Sinaga juga menyoroti banyaknya kegiatan-kegiatan Pemko Siantar, yang sifatnya seremonial, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kota Siantar.
Baca juga:Â Gagal Mediasi, Gugatan NJOP 1.000 Persen Lanjut ke Persidangan
“Kegiatan seremonial itu tidak penting bagi rakyat. Jalan bagus, air lancar, listrik hidup, fasilitas umum memadai, itu yang diinginkan masyarakat” ucapnya.
Terkait fasilitas umum, dia pun menilai bahwa dalam progres berjalannya pemerintahan, Pemko Siantar dinilai gagal dan tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. (roland/hm17)
