Pematang Siantar, MISTAR.ID
Wali Kota Pematang Sianțar dr Susanti Dewayani mengikuti rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematang Siantar di ruang rapat Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematang Siantar, Rabu (10/5/23).
Pada pertemuan itu, wali kota meminta semua pihak memperhatikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok  agar tidak menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Imbauan itu dipertegasnya di tengah terjadinya kenaikan harga beras beberapa hari terakhir ini.
Baca Juga:Astaga! Harga Beras Kembali Melonjak, Pedagang Siantar Gelisah
Susanti mengutarakan, kegiatan HLM TPID sangat strategis dan menjadi  wujud sinergi dan komitmen bersama dalam rangka menjaga tingkat inflasi, sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan dan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pertemuan ini digelar untuk lebih memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh stakeholders dalam menjaga tingkat inflasi,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Susanti memaparkan tugas TPID. Diantaranya, memantau perkembangan harga komoditas, terutama harga pangan, melakukan koordinasi dan pengecekan harga barang di pasar dengan maksud agar pengendalian harga dapat dipantau secara kontiniu.
Baca Juga:Rupiah Melemah karena Menunggu Data Inflasi Amerika April 2023
“Dengan adanya panen bersama yang dilakukan di Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat beberapa hari lalu, dan ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog, maka TPID seharusnya melakukan penetrasian pasar dengan melakukan kegiatan operasi pasar beras untuk menekan kenaikan harga beras,” tuturnya.
Untuk itu, kata Susanti, kegiatan TPID ini diharapkan bisa menjadi wadah koordinasi untuk menentukan langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan tersebut.
“Kita berharap diskusi nantinya akan memberikan informasi berkenaan dengan kebijakan langkah-langkah ke depan yang harus kita ambil,” sebutnya.
Baca Juga:Bank Indonesia Launching UMKM Talks 2023 di Siantar
Susanti juga berharap HLM TPID bisa menciptakan langkah-langkah atau program kegiatan yang dapat mengantisipasi gejolak harga, ketersediaan pasokan pangan, dan kelancaran distribusi serta mendorong peningkatan kerja sama antar daerah.
Baca Juga:Â Harga Bawang Putih Naik Di Medan
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematang Siantar Teuku Munandar dalam pemaparannya menuturkan, BI meyakini inflasi akan terkendali dalam kisaran 3,0 hingga -1 persen di sisa tahun 2023.
Ia menjelaskan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara bulanan tercatat 0,18 persen (mtm) lebih rendah dari pola historisnya di periode awal bulan Ramadhan. Sehingga secara tahunan turun dari level bulan sebelumnya sebesar 5,47 persen (yoy) menjadi 4,97 persen (yoy).
Di tempat yang, sama Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando SH SIK menyampaikan, berkaitan dalam penanganan inflasi, publikasi kepada publik terkait angka inflasi di Kota Pematang Siantar perlu dilakukan.
“Sehingga perlu edukasi kepada masyarakat terkait penanganan inflasi,” ujar Fernando seraya mengucapkan terima kasihnya atas kinerja TPID yang dinilai cukup baik termasuk Satgas Pangan.
Ia menyampaikan, kegiatan ini merupakan hal yang penting untuk penanganan inflasi sesuai penekanan Presiden. Dalam hal ini, ia meminta kepada TPID untuk memberikan data setiap hari dan pihak kepolisian memiliki kewajiban mengawasi dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar.
Baca Juga:Cek Harga Sembako, Wakil Bupati Simalungun Sidak di Pasar Perdagangan
Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pematang Siantar Jurist Precisely Sitepu SH MH menambahkan, dalam rangka Hari Raya Idul Adha beberapa waktu ke depan, perlu ada antisipasi untuk mencegah kenaikan harga.
“Tentunya perlu ada analisa, potensi penimbunan sembako menjelang hari besar tersebut,” ujar Jurist.
Jurist menambahkan, negara harus hadir di tengah masyarakat sehingga visi misi wali kota untuk Pematang Siantar Sehat Sejahtera, dan Berkualitas dapat terwujud.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebelum menutup rapat, Susanti menyampaikan pada bulan Mei 2023 ini, tekanan inflasi dinilai akan mengalami resiko kenaikan.
“Oleh karena itu koordinasi antara sejumlah instansi perlu dilakukan, dan perlu ada langkah konkret untuk menekan resiko kenaikan inflasi,” ujar Susanti.
Susanti juga memaparkan sejumlah hal perlu dilakukan, termasuk memfasilitasi pelaksanaan pasar murah untuk komunitas pangan dan melakukan monitoring secara berkelanjutan guna mengantisipasi kelangkaan bahan pokok.
“Edukasi untuk melakukan belanja bijak, perlu dilakukan oleh Diskominfo. Bagaimana mengantisipasi dan memberikan edukasi tentang belanja bijak,” tukasnya.
Masih kata Susanti, Pemko Pematang Siantar telah memulai melakukan program MAPES (Mall Pelayanan Siantar).
“Ini sedang kita bahas dengan OPD terkait. Mudah-mudahan dapat segera terlaksana, sehingga pelayanan dapat lebih baik di kota Pematang Siantar,” pungkasnya.
Turut hadir, Kepala BPS kota Pematang Siantar Zulfan, Kepala Bulog, para Asisten, sejumlah pimpinan OPD, dan para pimpinan perusahan daerah. (ferry/ril/hm17).
