Fraksi Demokrat DPRD Kota Pematang Siantar menyampaikan 4 catatan atas Pengantar Nota Rancangan Perubahan (RP)-APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, Selasa (12/9/23).
Catatan yang dituangkan dalam bentuk pemandangan umum fraksi itu dibacakan langsung oleh Ketua F-Demokrat Kota Pematang Siantar, Ilhamsyah Sinaga dalam rapat paripurna DPRD.
“Dalam pemandangan umum ini, Fraksi Demokrat menyarankan agar pemanfaatan keuangan dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini disesuaikan dengan asumsi KUA-PPAS sehingga perlu dilakukan pergeseran antar unit kerja,” tuturnya.
Demikian juga dalam penyusunan anggaran P-APBD, kata Ilhamsyah, harus berdasarkan prinsip efektivitas pengguna anggaran dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, koperasi, UMKM dan pembangunan, juga harus disesuaikan dengan asumsi pendapatan daerah berasaskan pemerataan dan keadilan.
Ketergantungan Dana Transfer
“Namun setelah kami mencermati dokumen yang disajikan, fraksi demokrat memandang masih adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sangat besar, hal itu sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka perlu adanya formulasi yang baik, agar ketergantungan tersebut dapat diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah,” bebernya.
Pemerintah Kota (Pemko), tambah Ilhamsyah, juga harus dapat meningkatkan pendapatan dari aset yang dipisahkan yang berada pada Badan Usaha Milik Daerah seperti Perusahaan Air Minum Tirtauli, Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya semestinya harus ditingkatkan.
“Untuk itu dalam proses pembahasan rancangan P-APBD tahun anggaran 2023 harus lebih cermat, sehingga dalam pembahasan dapat merumuskan hasil yang baik, sesuai harapan masyarakat,” ujar Ilhamsyah menyebut fraksinya menerima RP-APBD TA 2023 untuk dilanjutkan pembahasannya ke tahapan selanjutnya.
4 Catatan Fraksi Demokrat
Dan F-Demokrat, kata Ilhamsyah, tetap memberikan beberapa pertanyaan dan masukan agar nanti menjadi catatan pemerintah daerah. Yang pertama, apakah Pemko belum mempunyai sistem pola penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran belanja yang terukur dan sistematis, karena masih ada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menetapkan target belanja tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen RPMJD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
“Kedua, program apa saja yang akan dilakukan pemerintah kota tentang layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian pada P-APBD ini. Ketiga, sejauh Mana kajian pemerintah kota tentang permasalahan infrastruktur jalan yang rusak maupun drainase yang tidak menampung curah hujan dan perlu segera pembenahan,” cecarnya.
Keempat, lanjut Ilhamsyah, menghadapi tahun politik 2024, F-Demokrat dalam kesempatan ini mengingatkan dengan tegas kepada oknum Camat dan Lurah yang terindikasi melakukan Politik Praktis dengan cara mengintimidasi para RT dan RW untuk mendukung salah satu Partai Politik.
“Camat dan lurah adalah ujung tombak pembangunan di kota pematang siantar bukan menjadi ujung tombak pemenangan salah satu partai politik,” tukas Ketua Partai Demokrat Kota Pematang Siantar yang akrab disapa dengan sebutan Bang Ilham tersebut.(ferry/hm17)
