Pematangsiantar, MISTAR.ID
Dinas Sosial dan Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kota Pematangsiantar menggelar rapat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Rapat yang juga dihadiri oleh Koordinator Daerah, Koordinator Forum TKSK dan petugas Bansos BRI itu mengagendakan pembahasan dari persoalan-persoalan pada bantuan sosial (bansos) seperti saldo peserta nol, NIK Invalid, data ganda (double data), data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta pengurusan atas nama suami.
Kepala Bidang Sosial yang juga Ketua Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Pematangsiantar Drs Risbon Sinaga mengatakan, segala bentuk persoalan yang dihadapi KPM merupakan tanggung jawab bersama dan harus dituntaskan secepatnya. Ia juga meminta kepada semua pihak agar bergerak cepat dan respon dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan itu.
Baca Juga:Penerima Bansos Siantar: Capeklah Lihat Gituan, Semua Bicara Oniluslow!
“Oleh karena itu, saya akan berencana ke Jakarta untuk berkoordinasi langsung ke Kantor Kemensos RI sekaligus membawa data-data KPM yang bermasalah guna menindaklanjuti ke Pusat. Mudah-mudahan direspon dengan baik dan cepat oleh Kemensos,” ucapnya, Jumat (28/5/21).
Dia juga menegaskan kepada seluruh peserta rapat khususnya kepada seluruh SDM dan pendamping kecamatan, agar benar-benar memperhatikan daripada tingkat ekonom para KPM tersebut.
Hal ini dilakukan agar pendistribusian bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya harus dikawal dengan baik agar tepat sasaran. “Bilamana ada KPM yang memang benar-benar sudah layak untuk di Graduasi (dikeluarkan) dari kepesertaan. Maka segera lakukan graduasi tersebut sesuai aturan yang berlaku, agar penerima manfaat memang benar-benar tepat,” pungkasnya.
Baca Juga:Unit Tipikor Polres Telusuri Dugaan Korupsi Dana Bansos Siantar
Sementara itu, menurut Koordinator PKH Rudi Hartono ada beberapa faktor penyebab terjadinya persoalan yang membuat kendala dalam persoalan bantuan yang dihadapi oleh KPM. Baik itu masalah yang sering dihadapi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun peserta BSP (Bantuan Sosial Pangan), yakni faktor NIK yang masih invalid, faktor nama KPM yang berbeda antara KTP dengan Kartu KKS, faktor KPM yg belum masuk dalam daftar bayar.
Rudi menjelaskan, ada beberapa solusi ataupun upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Bidang Sosial, seperti perbaikan data yang telah dilakukan demi mempercepat penuntasan masalah tadi, yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan Bulan April 2021. “Namun hasil dari perbaikan data yang dilakukan, masih sebagian yang berhasil dan sisanya masih proses di Pusat,” jelasnya.
Nantinya, data pengusulan yang dikirim kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan, apakah bisa atau tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat sehingga tidak terjadi data ganda lagi. (yetty/hm12)
