Pematang Siantar, MISTAR.ID
Anggota DPRD Kota Pematang Siantar, Ferry Sinamo, Jumat (9/12/22) sore, menyampaikan kekecewaannya di depan kontituennya terkait Rp85 miliar APBD 2023 digelontorkan ke Bank Sumut sebagai dana penyertaan modal.
Penyertaan modal yang tidak sedikit itu kata dia, terpaksa dilakukan dewan akibat ketidak mampuan Wali Kota Pematang Siantar, Hj Susanti Dewayani memenej pemerintahannya.
Lanjut wakil rakyat dari Fraksi PDIP itu, ketidakmampuan kepala daerah ini dibuktikan dari rendahnya serapan anggaran hingga Desember 2022 ini masih berada di di bawah 50 persen.
Baca juga:Â HUT ke 61, Bank Sumut Diharapkan Berkembang dan Tingkatkan Potensi PAD
“Saat pengetokan anggaran APBD 2023, serapan anggaran 2022 masih di bawah 50 persen. Artinya menggunakan anggaran yang ada saja pemerintah kota tak mampu, sehingga kita meragukannya ke depan, dan terpaksa menggelontorkan penyertaam modal Rp85 miliar ke Bank Sumut,” papar Ferry Sinamo.
Kebijakan penyertaan modal Rp85 miliar tersebut, kata dia, sebagai salah satu ganjaran bagi eksekutif dikarenakan ketidak mampuan kepala daerah memenjemen pemerintahannya.
“Karena kita anggap tidak mampu mengelola anggaran, pilihan terbaik adalah memasukkannya ke penyertaan modal Bank Sumut. Uang rakyat itu akan ebih terjamin lagi, dan ada mafaatnya,” ujarnya.
Namun Ferry manolak kalau penyertaan modal ke bank milik daerah itu dikatakan tidak berpihak pada kepentingan rakyat Siantar, karena menurutnya itu menjadi pilihan terbaik setelah melihat pemerintah kota tidak mampu mengelola anggaran.
Baca juga:Â Dihukum 10 Tahun Korupsi Rp202 M di Bank Sumut, Eks Petinggi MNC Ditahan di Rutan
Diketahui sebelumnya, ada sekitar Rp120 miliar hasil rasionalisasi anggaran versi DPRD Pematang Siantar. Sebesar Rp80 miliar di antaranya dialokasikan untuk penyertaan modal ke Bank Sumut.
Dengan alalokasi ini, total penyertaan modal ke Bank Sumut menjadi Rp85 miliar, karena Rp5 miliar sebelumnya sudah dialokasikan untuk penyertaan modal, sebagaimana dijelaskan Ketua DPRD Pematang Siantar, Timbul Lingga kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Hasil rasionalisaai yang Rp120 miliar itu, juga dialokasikan Rp15 miliar untuk belanja Sekretariat DPRD dan DPRD Pematang Siantar, kemudian Rp20 miliar untuk belanja prioritas pembangunan dan layanan publik.(maris/hm09)
