Toba, MISTAR.ID (14/10/2026) – Mengingat minimnya lampu penerangan menuju objek wisata di Kecamatan Balige, Dinas Perhubungan Kabupaten Toba mengajukan permohonan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) untuk mengantisipasi kecelakaan dan tindak kejahatan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Dicky Tampubolon, mengatakan ruas jalan provinsi Balige–Tarabunga–Meat hingga batas Kabupaten Tapanuli Utara sangat membutuhkan lampu penerangan jalan karena lokasi tersebut merupakan tujuan wisata yang cukup digemari.

Menurutnya, sebanyak 15 unit PJUTS diusulkan untuk jalan provinsi yang melintasi Desa Tarabunga, Desa Lumban Silintong, dan Desa Meat. Sebelumnya, ketiga desa tersebut juga pernah mendapatkan bantuan PJUTS dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, penerangan jalan yang tersedia masih belum maksimal untuk menerangi akses menuju objek wisata di kawasan tersebut.

“Kita berharap, setelah dilakukan survei belum lama ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat merealisasikan pembangunan PJUTS sehingga menambah rasa aman wisatawan dan penduduk sekitar,” ujar Dicky, Rabu (14/10/2026).

Dicky melanjutkan, pembangunan PJUTS sangat diharapkan karena jalan menuju objek wisata di tiga desa tersebut dipenuhi tikungan dan tanjakan serta turunan tajam. Apabila penerangan jalan tidak memadai, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi pengendara. Selain itu, situasi gelap juga memungkinkan terjadinya tindak kejahatan terhadap pengunjung.

“Seperti kita ketahui, tiga desa tersebut merupakan tujuan wisata yang cukup favorit di Toba, khususnya bagi wisatawan yang senang dengan suasana alam dan kerap mendirikan tenda. Untuk kenyamanan mereka, dibutuhkan penerangan yang cukup agar potensi bahaya dapat ditekan dengan adanya cahaya lampu jalan,” ucapnya.

Dicky menambahkan, Pemerintah Kabupaten Toba sebenarnya memiliki keinginan untuk membangun PJUTS. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala. Selain itu, pembangunan penerangan jalan di ruas jalan provinsi bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. (hm27)