Wednesday, April 16, 2025
home_banner_first
TAPANULI BAGIAN UTARA

Ketua DPRD Toba Desak Penyelesaian Proyek Pembangunan Jembatan Porsea

journalist-avatar-top
Jumat, 11 April 2025 11.13
ketua_dprd_toba_desak_penyelesaian_proyek_pembangunan_jembatan_porsea

Ilustrasi, proyek pembangunan Jembatan Porsea. (f:dok/mistar)

news_banner

Toba, MISTAR.ID

Menanggapi keluhan masyarakat, Ketua DPRD Kabupaten Toba, Frans Hendrik Tambunan mendesak agar proyek pembangunan Jembatan Porsea segera diselesaikan.

"Saya minta pembangunannya segera diselesaikan dengan baik. Karena jembatan itu sangat penting digunakan, salah satunya mengurai kemacetan, terlebih saat hari pekan (onan) di Porsea," tuturnya, Jumat (11/4/2025).

Sebelumnya, warga Kabupaten Toba, khususnya Kecamatan Porsea kecewa terhadap lambannya penyelesaian pembangunan jembatan itu. Dampaknya bagi pengendara sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Di papan proyek, tanggal kontrak pembangunan 14 Juni 2024, masa kerja 305 kalender, dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut), Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumut.

Kemudian, karena tidak kunjung selesai sesuai kontrak, dilakukan adendum 3 di Desember 2024. Tetapi, hingga April 2025, pekerjaan belum juga mendapati finishing. Bahkan kerukan badan jalan berpotensi kecelakaan.

Lambannya penyelesaian proyek mendapat respons kecewa dari masyarakat dan pengendara, terlebih pengerukan tepi badan jalan yang cukup dalam sangat mengganggu pengendara.

"Sudah sebulan lebih kerukan di badan jalan tidak dilakukan pengaspalan. Kerap pengendara sepeda motor hampir terjerembab di malam hari akibat kerukan itu, karena tertutup air hujan," ujar Monang Sitorus, warga Porsea.

Senada disampaikan salah seorang pengendara, Tigor warga Kecamatan Lumbanjulu selain berpotensi menimbulkan kecelakaan, debu akibat kerukan itu juga sangat mengganggu jarak pandang dan pernafasan.

"Timbunan pengerukan jalan menimbulkan debu yang cukup parah di siang hari. Sangat mengganggu pengendara terlebih warga sekitar," ujar Tigor.

Masyarakat menduga pengawasan terhadap rekanan sangat lemah, sehingga penyelesaiannya sangat lamban.

Hal itu dapat dilihat dari jarangnya pihak BBPJN Sumut turun ke lapangan untuk melakukan monitoring. (nimrot/hm27)

REPORTER:

RELATED ARTICLES