Padangsidimpuan, MISTAR.ID

Pemetaan parkiran di Kota Padangsidimpuan masih menjadi bahan pertanyaan masyarakat Kota Padangsidimpuan. Pasalnya, Dinas Perhubungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan tidak mengklaim bahwa badan jalan yang berstatus jalan Nasional dan provinsi tidak melakukan pengutipan parkir.

Namun kenyataannya, dari ujung jembatan Siborang hingga ujung jalan menuju perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) itu yang merupakan jalan Nasional atau Jalan Sudirman (eks Jalan Merdeka sekarang).

Di lokasi itu, aktivitas juru parkir jelas terlihat melakukan dugaan pemungutan liar (pungli) disertai identitas menyandang kartu (bet jukir) berlogokan Dinas Perhubungan.

"Jelas disitu tertulis Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, yang artinya itu merupakan gawenya Dinas Perhubungan. Berarti diduga ada permainan oknum yang akhirnya banyak parkir-parkir liar dilindungi, sehingga tidak jelas penyetoran maupun PAD-nya," ujar Borkat Siregar, warga sekitar, Kamis (20/2/25).

Perhatian Dinas Perhubungan terhadap pengaturan atau penataan parkir dinilai mengambang, padahal Kabid Sarana dan Prasarana, Muhammad Yusuf Harahap menyebut ada 80 titik parkir.

Namun menyangkut tempat pemungutan disebutnya ada yang berstatus jalan nasional, ada status propinsi, sehingga bukan kewenangan Pemko Padangsidimpuan.

"Oleh sebab itu, kami berharap kepada Wali Kota Padangsidimpuan yang baru saja dilantik untuk mengevaluasi kinerja Kadis Perhubungan Alpian dari jabatannya," ucap Borkat Siregar. (asrul/hm18)