Begitu juga salah satu surat yang dibacakan Op Gideon Sitorus, sebagai bentuk ajakan dan pesan buat anak-anak untuk ikut memperjuangkan ruang hidup mereka kedepan.
Harapan dan sekaligus kegelisahan atas hadirnya PT DPM merupakan bukti otentik, bahwa tambang bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Namun sebaliknya akan membawa kehancuran yang mengancam hidup warga lintas generasi.
Nara sumber, Melky Nahar sebagai Koordinator Jatamnas menyampaikan, gambaran bagaimana oligarki pertambangan di Indonesia dalam konteks perjuangan warga Kabupaten Dairi.
Dirinya pun mengulas secara singkat bagaimana pemerintahan Indonesia dari rezim-rezim dilihat dari produk Undang-Undang (UU) atau kebijakan dalam mengelola kekayaan alam dan hubungannya dalam pengelolaan percepatan tata Kelola sektor pertambangan.
Baca juga:Canangkan Program Bangku Panglima, Disarpus Siantar Terima Sumbangan Buku
“Mulai pada masa Soekarno sampai saat ini sistem politik kita memakan biaya yang sangat besar. Akibatnya jika kita cek di tahun 2019 keterlibatan dalam politik electoral ini semakin terbuka, indikasinya terlihat dari pembiayaan kampanye kontestannya memang dari sektor industri pertambangan dan sejumlah anggota parlemen yang berhubungan dengan bisnis tambang,” kata Melky.
Marsen Sinaga sebagai editor buku menyatakan, dirinya hanya memperkuat apa yang tidak tertulis di buku ini, tetapi ada tersirat tentang bagaimana pemuda atau generasi bakal melanjutkan perjuangan orang tua mereka.
Dia menyorot beberapa tulisan, seperti tulisan Devi Sianipar menggambarkan bahwa pendidikan yang tinggi dan jauh akan menjauhkan anak-anak muda dari tanah dan kampung mereka. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana mempersiapkan para generasi muda untuk meneruskan perjuangan. Karena perjuangan ini panjang dan sedang melawan negara yang sangat kuat. (manru/hm16)
