Humbahas, MISTAR.ID
Ratusan warga Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mendatangi kantor Bupati, Selasa (6/2/24) siang. Aki tersebut bertujuan memperjuangkan tanah adat yang menurut mereka telah dirampas pemerintah.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Tua Siregar menyampaikan, ratusan hektar lahan di Desa Riaria, sejatinya adalah milik warga setempat berdasarkan warisan dari leluhur mereka.
Hal itu juga dikuatkan berdasar SK Nomor 138/ KPTS/ 1979 tentang Pengakuan Tanah Adat Penduduk Siriaria Atas Areal Sigende, Parandaliman, Parhutaan, Adian Padang, dan Sipiuan.
Baca juga: Pemkab Humbahas Gelar Konsultasi Publik RPJPD Tahun 2025–2045
Namun belakangan, Tua Siregar mengatakan, pemerintah merampas kembali sebagian lahan tersebut dan dinyatakan sebagai lokasi proyek pengembangan lahan food estate.
“Padahal kami berjuang selama 9 tahun dari program reboisasi tahun 1971. Pada tahun 1979 tanah itu telah dikembalikan kepada kami. Kenapa sekarang pemerintah malah mengklaim itu tanah negara?” ujar Tua Siregar.
Ia menjelaskan, kehadiran program Food Estate adalah menjadi titik awal pengetahuan masyarakat bahwa wilayah tanah adat mereka sudah kembali dirampas negara menjadi kawasan hutan.
Sebagian wilayah masuk ke areal Food Estate, sementara sebagian lagi malah masuk menjadi wilayah administratif Desa Parsingguran I.
“Sejak saat itu berbagai konflik terkait tanah adat kembali muncul dan mengganggu ketenteraman di wilayah adat kami,” lanjut Tua.
Untuk mencegah konflik horisontal, kata Tua, Lembaga Adat Riaria sudah melakukan berbagai upaya agar pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut.
Mereka telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dinas Kehutanan Provinsi, dan Bupati Humbahas.
Namun hingga kini, pihak pemerintah sepertinya tidak ada melakukan upaya dalam usaha menyelesaikan konflik tanah adat tersebut.
Baca juga:Â Bupati Humbahas: Pendidikan Perlindungan Kekayaan Intelektual Sangat Penting
Dalam aksi damai ini, masyarakat Desa Riaria membawa puluhan spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan mereka.
“Kembalikan tanah adat kami berdasarkan SK No.138/ KPTS/ 1979”
“Arga do Bona ni Pinasa di akka nabisuk marroha (Tanah kelahiran sangat berharga bagi yang orang yang berpikiran bijaksana)” demikian sebagian dari isi spanduk mereka.
Aksi ini sendiri berlangsung damai dan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Humbahas.
Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Humbahas, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jaulim Simanullang, beserta jajarannya, menerima kedatangan masyarakat.
“Kita akan menyurati mereka (masyarakat Desa Riaria), kita undang nantinya, biar kita duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan ini,” ujar Jaulim. (Sutrisno/Mistar)
