Padang Sidimpuan, MISTAR.ID
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang Sidempuan turut memperhatikan dan menjalankan bagaimana proses perlindungan kepada petugas Pemilu terus terlaksana tidak hanya tingkat pusat saja, namun sampai dengan daerah yang ada diseluruh Indonesia.
Eris Aprianto selaku Kepala Kantor Cabang Padang Sidimpuan menuturkan, resiko bisa saja hadir dari setiap keadaan, tidak terkecuali pada jenis-jenis pekerjaan. Namun yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana perlindungan itu ada apabila seseorang yang memiliki produktivitas tidak mampu bekerja dikarenakan mengalami resiko akibat kerja.
“Apakah yang harus kita berikan kepada keluarga kita yang sangat membutuhkan bantuan sebagai tulang punggung keluarga. Apa yang terjadi pada para petugas merupakan ketidakinginan kita semua. Namun mereka yang telah gugur pada tugas-tugas telah bertanggung jawab penuh kepada anggota keluarga untuk memastikan keluarga yang ditinggal dapat melangsungkan hidup melalui jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucapnya pada Selasa (23/4/24).
Baca juga: Lanjutkan Pertumbuhan Kinerja, BPJS Ketenagakerjaan Racik Strategi Tahun 2024
Ia pun berdoa kiranya pelaksanaan pemilu dapat semakin lebih baik dan lebih aman dari resiko yang tidak diingikan. Menurutnya, perhatian tidak boleh hanya ditunjukkan pada kota-kota besar, namun seluruh pelosok juga harus merasakan manfaat yang sama.
Ia menyinggung soal momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), juga harus dikawal seluruh petugas Adhoc. Demi memastikan seluruh personel pelaksana pemilu dapat dengan tenang dalam melaksanakan tugasnya.
“Kami dari wilayah operasional Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten yang ada di Tapanuli dan Kepulauan ini, mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih aktif bekerja dari berbagai profesi untuk menyertakan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh anggota keluarga. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi kepada pemerintah daerah dan stakeholder lainnya,” tutup Eris.
Perlu diketahui bahwa pada Pemilu 2024, yaitu pemilihan presiden dan anggota legislatif, yang telah sukses digelar, ternyata meninggalkan cerita duka, di mana 44 petugas meninggal dunia dan mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas tersebut.
Data itu diungkapkan saat BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada petugas Adhoc Pemilu, pada Selasa (23/4/24) di Jakarta.
Acara itu dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy, Deputi Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, Anggota Komisioner Bawaslu Herwyn, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin, dan tiga orang perwakilan keluarga petugas pemilu yang meninggal dalam menjalankan tugasnya.
Baca juga: Bangun Rasa Kepedulian, BPJS Ketenagakerjaan Padangsidimpuan Bagikan Takjil Gratis Kepada Masyarakat
Adapun ketiga ahli waris yang mendapatkan santunan, tercatat salah satu peserta atas nama Teguh Joko Pratikno baru mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan selama 1 hari, nasib naas menimpa almarhum dan menyebabkan dirinya meninggal dunia di saat kegiatan pemilu berlangsung.
Ahli waris Teguh mendapatkan santunan sebesar Rp254 juta yang terdiri dari santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan manfaat beasiswa untuk kedua anak almarhum sejak TK hingga perguruan tinggi.
Menurut data, hingga 26 Februari 2024 petugas Petugas KPU dan Bawaslu yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1,1 juta orang.
Dalam laporannya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Dwi Cahyo mengatakan, saat ini pihaknya sudah membayarkan total santunan sebanyak Rp 2.6 miliar kepada 44 petugas.
“Bantuan ini untuk bapak, ibu rekan-rekan media tidak dapat menggantikan almarhum, ini hanya bagian dari bagaimana anak-anak almarhum dapat melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan terdaftarnya petugas pemilu ke dalam BPJS Ketenagakerjaan menjadi sebuah keharusan dikarenakan kemungkinan risiko yang besar terjadi selama melaksanakan tugas, sehingga pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas.
“Saya mengapresiasi kepada Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh jajaran yang telah mengambil prakarsa yang sigap sehingga hari ini kita bisa memberikan santunan kepada ahli waris yang ditinggalkan dan kita bisa mengambil contoh baik lagi pada pemilu-pemilu kedepan,” pungkas Muhadjir.
Terlindunginya petugas adhoc pemilu ke dalam BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jamsostek, untuk itu Muhadjir Effendy mengimbau agar Inpres tersebut menjadi perhatian khusus terutama bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.
Senada dengan Menko PMK, Deputi Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan mengatakan Kantor Staf Presiden memberikan dukungan terhadap beberapa isu utama prioritas yang memang dikendalikan di Kemenko PMK, yaitu optimalisasi jaminan sosial kesehatan dan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Mudah-mudahan anak-anak bisa tetap sekolah dengan jaminan sosial yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan, ini merupakan juga strategi kita untuk mencegah bagaimana masyarakat kita tidak jatuh miskin ketika ada masalah kesehatan atau kematian karena dalam menjalankan tugas dan sebagainya,” katanya.
Sementara Komisioner Bawaslu Herwyn J. Malonda berharap kedepannya tidak ada lagi musibah yang menimpa seluruh jajaran penyelenggara pemilu. (rel/hm17)
