Tanjung Balai, MISTAR.ID
Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Senin (29/1/24).
Pencanangan ini merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi sebagaimana arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku bagian dari tim penilai nasional.
Dalam apel pencanangan tersebut, Kepala Kejari Tanjung Balai Rufina Ginting, mengingatkan seluruh jajarannya harus disiplin dan meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
“Saya perintahkan kepada semua Ketua Pokja Tim Pencanangan Zona Integritas WBK Kejaksaan Negeri Tanjung Balai agar tetap semangat untuk meraih WBK, serta memenuhi semua syarat-syarat yang diminta untuk penilaian,” kata Rufina.
Baca juga:Â Kejari Tanjungbalai Tetapkan Tersangka Korupsi Pembangunan Ruang Praktek SMKN 4
Rufina juga mengatakan bahwa di tahun 2023 sebelumnya, Kejari Tanjung Balai dan Kejari Medan merupakan dua Kejari di Wilayah Satuan Kerja Sumut yang sampai ke tahap penilaian akhir (final). Namun, kedua Kejari tersebut akhirnya gagal memperoleh predikat WBK.
“Salah satu penyebab kegagalan Kejaksaan Negeri Tanjung Balai meraih predikat WBK saat itu adalah kondisi kantor yang masih berantakan karena sedang dalam proses rehab dan juga adanya pembangunan gedung baru untuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” ujarnya.
Namun, untuk tahun ini Kejari Tanjung Balai merasa optimis bisa mencapai predikat WBK tersebut nantinya, apalagi dengan dukungan gedung PTSP yang baru dan jauh lebih layak.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemko Tanjung Balai yang telah memberikan hibah gedung PTSP kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai,” ujar Rufina sembari menambahkan, gedung PTSP ini akan digunakan secara maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tanjung Balai.
Dengan pencanangan Zona Integritas WBK ini, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Kejaksaan Negeri Tanjung Balai juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.(Saufi/hm24).
