Dairi, MISTAR.ID

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Dairi menerbitkan 10 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, satu dari 10 SPPG penerima sertifikat tersebut diketahui masih berstatus suspend atau dihentikan sementara. SPPG yang masih berstatus suspend itu adalah SPPG Sidikalang 3.

Sekretaris Dinkes Dairi, Imelda Purba, mengatakan penerbitan SLHS dilakukan setelah melalui proses pembinaan dan pemeriksaan standar higiene sanitasi.

“SPPG Sidikalang 3 juga sudah memiliki SLHS, namun berstatus suspend,” ujar Imelda saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (25/5/2026).

Selain Sidikalang 3, sembilan SPPG lain yang telah menerima SLHS yakni SPPG Lae Parira Bulu Duri, Tanah Pinem Harapan, Tigalingga Lau Sireme, Tigalingga, Sidikalang Batang Beruh 2, Sidikalang Huta Rakyat, Siempat Nempu Hulu Lae Nuaha, Tanah Pinem Kutabuluh, dan Tigalingga Lau Bagot.

Terpisah, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Dairi, Pahlawan Nasution, mengungkapkan saat ini terdapat 36 SPPG di Kabupaten Dairi. Dari jumlah tersebut, 35 unit masih aktif beroperasi, sedangkan satu unit berstatus suspend.

“SPPG yang masih suspend adalah Sidikalang 3,” kata Pahlawan saat dikonfirmasi melalui telepon.

Meski demikian, ia menjelaskan kepemilikan SLHS menjadi salah satu syarat agar SPPG yang disuspend dapat kembali dioperasikan.

“Status suspend-nya belum dicabut karena masih dalam pertimbangan BGN,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari situs resmi BGN, SPPG yang dihentikan sementara dapat kembali beroperasi setelah memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya melengkapi izin dasar seperti SLHS dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), memperbaiki layanan, kualitas menu makanan, serta lolos verifikasi ulang.

Sebelumnya, Ketua Satgas Percepatan Program MBG Dairi, Wahyu Daniel Sagala, menyerahkan SLHS kepada 10 SPPG di Aula SMK Negeri 1 Sidikalang, Jumat (22/5/2026).

Menurut Wahyu, program MBG merupakan program strategis nasional yang menuntut standar keamanan pangan dan higienitas yang ketat dalam pelaksanaannya.

“Tantangan ke depan tidak hanya pada legalitas dan standar layanan, tetapi juga peningkatan cakupan penerima manfaat,” katanya. (hm25)