Padangsidimpuan, MISTAR.ID

Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar monitoring dan evaluasi peningkatan utilisasi Aplikasi E-Jakon di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (19/20/2025) bertempat di Hotel Mega Permata, Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padangsidimpuan Moh. Ary Junaidy Dwi Pratama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan Christian Natanael Sianturi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Rahuddin Harahap, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Risman Harahap, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Siti Humaira, serta Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Chairul Amri.

Dalam arahannya, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padangsidimpuan, Moh. Ary Junaidy Dwi Pratama, menegaskan pentingnya pemanfaatan Aplikasi E-Jakon oleh mitra penyelenggara jasa konstruksi sebagai alat untuk memastikan optimalnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja proyek.

Ia juga mengimbau agar seluruh pelaksana jasa konstruksi, baik pegawai tetap penerima upah maupun pekerja harian di proyek, menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi serta mempertemukan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan proyek jasa konstruksi di Kota Padangsidimpuan.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan, Christian Natanael Sianturi, yang akrab disapa Chris, menjelaskan kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan badan usaha jasa konstruksi terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Melalui forum ini, kami mengajak Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk mendukung penuh program perlindungan jasa konstruksi dengan mewajibkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD, termasuk melampirkan bukti kepesertaan dan pembayaran iuran sebagai dokumen wajib proyek,” ujar Chris.

Chris juga mengungkapkan hingga saat ini terdapat 26 proyek aktif yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia berharap proyek-proyek tersebut dapat dimonitor secara bersama dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, sekaligus memastikan tidak ada proyek yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya.

Selain itu, ia mendorong badan usaha pelaksana proyek untuk mengoptimalkan penggunaan Aplikasi E-Jakon dalam proses pendaftaran dan monitoring proyek masing-masing.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidimpuan, Risman Harahap, menyampaikan Dinas Ketenagakerjaan merupakan leading sector dalam upaya meningkatkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kota Padangsidimpuan, yang menjadi target bersama antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ia berharap peningkatan kepatuhan badan usaha jasa konstruksi dalam mendaftarkan tenaga kerjanya dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan UCJ, sehingga mampu melindungi masyarakat pekerja dari risiko sosial yang berpotensi menimbulkan kemiskinan baru.

Risman juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi ini, serta menegaskan kesiapan Dinas Ketenagakerjaan untuk terus bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui kerja nyata, baik dalam sosialisasi maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Melalui kegiatan ini, seluruh pihak berharap pemanfaatan Aplikasi E-Jakon dapat semakin optimal dan kepatuhan badan usaha jasa konstruksi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Padangsidimpuan terus meningkat. (ril/hm25)