Dairi, MISTAR.ID (6/10/2026) – Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dievaluasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di era digital sekaligus memudahkan transaksi keuangan daerah.

Evaluasi tersebut dirangkai dengan sosialisasi yang digelar BKAD bersama Bank Sumut. Kegiatan dihadiri sejumlah pimpinan OPD Pemkab Dairi beserta jajaran dan berlangsung di Sapo Sasta Hotel, Selasa (6/10/2026).

Kepala BKAD Dairi, Rahmat Syah Munthe, mengatakan KKPD di seluruh OPD telah terbentuk dan digunakan selama lebih dari dua tahun. Namun, pengelolaannya hingga kini belum maksimal.

Menurut Rahmat, penggunaan KKPD memberikan sejumlah kemudahan dan keuntungan dalam transaksi keuangan daerah, seperti pembayaran biaya kegiatan dan belanja melalui e-katalog. Penerapan KKPD juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Sosialisasi dan evaluasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin. Dalam kesempatan tersebut, Sekda berpesan kepada BKAD agar segera mengoptimalkan implementasi penggunaan KKPD di seluruh OPD.

Melalui penerapan KKPD, Pemkab Dairi diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penerapan KKPD diharapkan dapat mempercepat transformasi transaksi pemerintahan menuju sistem digital dan non-tunai.

Andriani dari PT Bank Sumut memaparkan mekanisme dan teknis penggunaan KKPD melalui layanan online payment. Ia menjelaskan, secara umum KKPD diarahkan untuk mendukung realisasi dan perputaran ekonomi daerah, termasuk mendorong peralihan transaksi dari sistem tunai menuju non-tunai sebagai bagian dari implementasi dan penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Saat ini, Bank Sumut masih berstatus sebagai co-branding dan bermitra dengan Bank BNI dalam penggunaan KKPD. Salah satu konsekuensinya, pengguna anggaran terlebih dahulu harus membuka rekening di Bank BNI.