Samosir, MISTAR.ID
Polres Samosir akan fokus dalam pengamanan dan pelayanan pada objek wisaata di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Harian, selain konsentrasi di gereja selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
Kabag Ops Kompol M Hasan menyampaikan hal itu dalam rapat persiapan Operasi Lilin Toba 2023, di Aula Pusuk Buhit, Mapolres Samosir, Senin, (11/12/23).
Dalam laporannya, Kompol M Hasan mengatakan bahwa Operasi Lilin Toba 2023 akan dilaksanakan selama 12 hari, mulai 22 Desember dan berakhir pada 2 Januari 2024.
“Sebelum dan sesudah operasi, akan ada kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk memastikan keamanan,” katanya.
Baca Juga:Â Polres Padang Lawas Sosialisasi Keselamatan BerLalu Lintas ke Siswa SMK S Glory
Ia menjelaskan, dalam Operasi Lilin Toba 2023, Polres Samosir akan melibatkan 124 personel yang ditempatkan di 3 pos pengamanan (Pos PAM) yakni di Simpang 4 HKBP Bolon Pangururan, Simpang Gotting dan Simpang Tele.
Kemudian Pos PAM di Objek Wisata Parbaba serta 4 pos terpadu di masing-masing pelabuhan yakni Simanindo, Ambarita, Tomok dan Sipinggan.
“Fokus pengamanan akan difokuskan pada lokasi gereja untuk ibadah Natal dan Tahun Baru, pengamanan kegiatan masyarakat, pelayanan di pelabuhan dan pengamanan di objek wisata serta lokasi umum,” terangnya.
Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Harian, lanjut Hasan, menjadi fokus utama dalam pengamanan dan pelayanan karena perkembangan objek wisata yang pesat itu.
“Diperkirakan terjadi kemacetan di sejumlah lokasi, terutama pada jalur menuju objek wisata dan area rawan longsor dalam kondisi cuaca hujan,” jelasnya.
Baca Juga:Â Sekda Labuhanbatu: Berantas Korupsi perlu Sinergi dan Kolaborasi
Sementara itu, Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman dalam arahannya menyoroti objek wisata baru seperti Menara Pandang Tele dan Water Front City Pangururan.
Ia juga menyoroti kegiatan masyarakat serta pesta kembang api dan menekankan pentingnya pelaksanaan rencana dan persiapan secara langsung dan menyiapkan dukungan penuh dalam Operasi Lilin Toba.
“Terkait permasalahan tanah agar lebih cermat, apakah hal tersebut masuk ke dalam pidana umum atau tidak. Apabila ada permasalahan ditengah masyarakat agar diselesaikan dulu di desa dengan menghadirkan pemerintah desa, bhabinkamtibmas dan babinsa,” ujarnya. (Josner/hm22)
