Sunday, January 19, 2025
logo-mistar
Union
SUMUT

Menpan RB bersama Pemkab Pakpak Bharat Validasi Data Tenaga Non ASN

journalist-avatar-top
By
Sunday, September 25, 2022 17:47
4
menpan_rb_bersama_pemkab_pakpak_bharat_validasi_data_tenaga_non_asn

menpan rb bersama pemkab pakpak bharat validasi data tenaga non asn

Indocafe

Pakpak Bharat, MISTAR.ID

Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri rapat Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas serta seluruh Bupati se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jakarta.

Rapat ini dilaksanakan pihak Kementerian PAN-RB RI untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Anas meminta dengan tegas agar bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.

Baca Juga:Sebanyak 76 ASN Pemkab Pakpak Bharat Ikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini juga mengatakan bahwa pihaknya turut menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah.

“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non ASN yang dikirimkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuannya,” tegasnya.

Sementara Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denni menyampaikan, permasalahan tenaga non-ASN telah menjadi salah satu perioritas untuk diselesaikan. Menurutnya salah satu persoalan SDM bukan hanya sekadar jumlah ataupun kualitas, melainkan distribusinya.

“Tidak sedikit ASN yang baru bekerja satu tahun di daerah meminta pindah ke kota, sehingga formasi di daerah menjadi kosong,” jelasnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Kementerian PAN-RB bersama BKN dan Pemerintah Daerah tengah merumuskan peraturan untuk mengunci ASN di daerah agar tidak bisa mutasi ke kota dalam batas waktu tertentu.

Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengikuti program dan kebijakan pemerintah melalui Kementerian PAN-RB terkait tenaga Non-ASN ini.

“Akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik dari sisi kebutuhan maupun ketersediaan anggaran kita,” ungkap bupati.(sampang/hm12)

journalist-avatar-bottomLuhut