Medan, MISTAR.ID

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara (Sumut), Muniruddin Ritonga, mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas peluncuran Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Kepolisian Daerah (Polda) dan 22 Polres di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pembentukan Direktorat PPA-PPO menjadi angin segar sekaligus terobosan besar dalam memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas perhatian dan komitmen seriusnya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Dengan hadirnya Direktorat PPA-PPO, kami optimistis penanganan kasus kekerasan dan perdagangan manusia akan lebih cepat, profesional, dan ramah terhadap korban,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Ia menilai pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres merupakan wujud nyata komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin rasa aman dan keadilan bagi kelompok rentan. Ia berharap kebijakan strategis ini dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Sumut.

Muniruddin menegaskan, LPA Sumut siap berkolaborasi dengan Kepolisian untuk memastikan implementasi Direktorat PPA-PPO berjalan efektif dan optimal di lapangan. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar dalam menciptakan perlindungan anak serta mencegah tindak pidana perdagangan orang.

“Kami siap mendukung penuh Kepolisian dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Semoga langkah strategis ini menjadi tonggak baru dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan ramah anak,” ucap Munir yang juga anggota Komisi B DPRD Sumut itu.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Direktorat PPA-PPO di Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta Selatan. Ia menegaskan pembentukan direktorat tersebut bertujuan memperkuat pelayanan dan perlindungan hukum bagi perempuan, anak, serta korban perdagangan manusia.

Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi antara Kepolisian dengan kementerian, lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan, termasuk kerja sama lintas negara, guna menekan praktik perdagangan dan penyelundupan manusia. (hm27)