Stabat, MISTAR.ID
Setiap Aparatur Sipil Negeri (ASN) harus bekerja sesuai aturan Undang– Undang dan tidak ingin melanggar aturan dalam bertugas.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat, Mulyani S, di ruang kerjanya, di Kantor Bapenda Langkat, Stabat, Senin (26/4/21) lalu.
“Pekerjaan kami memiliki prosedural, kami berupaya menjalankannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Mulyani S.
Kata Mulyani, salah satu aturan yang harus diterapkan , tidak memberitahukan kepada publik soal rahasia Wajib Pajak.
Baca Juga: Gubsu Instruksikan Pemkab Langkat Harus Perketat Pintu Perbatasan
Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 172 pada ayat (1) menyatakan setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak, dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (daerah).
“Aturannya, informasi wajib pajak dirahasiakan. Jadi bukan karena ada hal lain, informasi terkait Wajib Pajak tidak dibuka dipublik. Tapi inilah ketentuan dari perundang-undangan perpajakan,” jelasnya.
Aturan tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 34 ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab XIV Ketentuan Khusus pasal 172, serta Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab VIII Ketentuan Khusus pasal 78. (Syofian/hm13)
