Sekdaprov Arief berharap, seluruh peserta bisa memberikan masukan berupa pendapat untuk perencanaan Mebidangro meskipun pelaksanaannya dilakukan pemerintah pusat, namun produknya akan dirasakan oleh keempat kabupaten/kota yang terkoneksi.
Baca juga:Persiapan PON 2024, Sport Center Sumut Dibangun Berstandar Internasional Â
“Kita yang hidup di kawasan Mebidangro ini. Maka itu saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu berikan masukan, pendapat yang baik, yang berkaitan dengan tata ruang ini. Ini mau kita apakan dan tentunya disesuaikan dengan perkembangan daerah masing-masing,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Eko Budi Kurniawan, membeberkan isu penataan ruang kawasan perkotaan Mebidangro meliputi kemacetan, banjir, pemukiman kumuh, pengolahan limbah industri, pencemaran air sungai.
Kemudian urban sprawl, konektivitas alternatif Medan-Berastagi, optimalisasi sarana persampahan, peran badan kerjasama pengelolaan Mebidangro, pengembangan industri, dan degradasi kawasan mangrove.
Baca juga:Menteri Agraria dan Tata Ruang Ambil 6 Juta Meter Tanah dari Mafia
“Kawasan perkotaan Mebidangro merupakan urat nadi perekonomian Indonesia bagian barat, terutama untuk wilayah Sumatera bagian utara (Sumbagut) yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Daerah ini juga merupakan gerbang utama Indonesia bagian barat,” terang Eko.
Dia sebut, lingkup wilayah perencanaan Mebidangro yang berada di 4 kabupaten kota dan 52 kecamatan dengan luas wilayah perairan sekitar 99.928,38 hektare, luas wilayah daratan sekitar 317.676,75 hektare.
“Oleh sebab itu diperlukan sinergitas antar kabupaten/kota agar pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih dengan yang sudah direncanakan,” katanya. (jonatan/hm06)
