Medan, MISTAR.ID
Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Binjai melakukan penyitaan terhadap aset wajib pajak. Hal ini dalam upaya penagihan atas utang pajak senilai sekitar Rp100 juta.
Kegiatan penegakan hukum di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) kembali dilakukan dalam bentuk penyitaan terhadap satu unit truk Hino milik wajib pajak berinisial CV SP yang merupakan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Binjai.
“Aset yang disita bernilai sekitar dua ratus juta rupiah yang disita pada Rabu 31 Agustus 2022 lalu,” kata Kepala Kanwil DJP Sumut I Eddi Wahyudi, Senin (5/9/22).
Baca Juga:Bantu Pelaporan SPT Tahunan dan PPS, Kantor Pajak Medan Barat Hadir di Mall
Dia menjelaskan, proses penyitaan berlangsung aman dan lancar dengan disaksikan oleh perwakilan wajib pajak dan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Binjai.
“Penyitaan ini merupakan tindakan penegakan hukum lanjutan setelah tindakan penagihan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa. Namun kenyataannya setelah sampai pada masa jatuh tempo, masih terdapat tunggakan yang harus dibayar,” bebernya.
Diungkapkannya, upaya sita atas aset wajib pajak oleh JSPN KPP Pratama Binjai adalah bukti keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Baca Juga:Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan Mulai Beroperasional
Hal ini sekaligus memberikan peringatan bagi para penunggak pajak lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi mengamankan APBN.
Dalam mengamankan penerimaan negara, Kanwil DJP Sumatera Utara I lebih mengutamakan pendekatan persuasif agar wajib pajak memenuhi kewajibannya.
“Kami juga saat ini sedang melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Untuk itu kami mohon dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholders Kanwil DJP Sumut I agar hal tersebut dapat terwujud dengan baik,” pungkasnya. (anita/hm14)
