Toba, MISTAR.ID
Kepala Desa Parparean I, Saut Napitupulu menyangkal telah dilakukannya serahterima Pantai Samora secara tertulis antara Pemerintahan Desa dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba (Disbudpar Toba). Dia menyebut yang benar terjadi yakni penyerahan kunci kios kepada desa dan tidak pernah maksud desa menelantarkan pantai tersebut.
Saut Napitupulu sangat kecewa dengan pernyataan dari Kadis Disbudpar, Rusti Hutapea bahwa Pantai Samora menjadi tanggungjawab desa sejak dilakukannya serahterima bangunan.
“Tidak pernah dilakukan serahterima secara tertulis oleh Disbudpar Toba, tetapi penyerahan kunci kios yang dilakukan mereka,” ujar Saut, Kamis (4/4/24).
Baca Juga :Â Pasar Murah Pemkab Toba di Porsea Disambut Antusias Warga
Dikatakan Saut, pernyataan dari Kadis sangat tidak masuk akal, seakan mereka menelantarkan bangunan pantai yang dapat untuk meningkatkan pariwisata desa dan sudah menjadi tanggungjawab desa dalam melakukan perawatan dengan struktur bangunan yang asal jadi saat dibangun.
“Memang benar bangunan tersebut usulan desa, tetapi perencanaan pembangunan pantai yang dilakukan Disbudpar tidak melalui kajian terhadap naiknya permukaan Danau Toba, sehingga bangunan tergenang saat terjadi pasang,” katanya.
Menurutnya, solusi yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi Pantai Samora sebagai tujuan wisata pantai, harus dilakukan bronjong dan penimbunan sedimen pasir agar dampak air pasang tidak sampai ke bangunan pantai.
“Untuk meningkatkan pariwisata seharusnya yang dibenahi terlebih dahulu pembenahan pantai, baru dilakukan pembangunan melalui kajian yang matang sesuai dengan kondisi daerah pantai desa ini,” tegasnya.
