Deli Serdang, MISTAR.ID

Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam menolak praperadilan yang dimohonkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang, Ade Budi Krista, perihal sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi.

“Dengan putusan itu, penetapan Ade Budi Krista sebagai tersangka kasus korupsi biaya kegiatan jasa konsultan perencanaan dan konsultasi pengawasan belanja modal kesehatan pada Dinas Kesehatan Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 dinyatakan sah,” ujar hakim tunggal, Iman (Rabu (21/6/23).

Putusan itu dibacakan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Deli Serdang diwakili Emanuel Candra Nova Zebua sebagai termohon berdasarkan surat kuasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang di ruang sidang 5 PN Lubuk Pakam.

Baca juga: Usut Kasus Dugaan Korupsi IPAL, Jaksa Geledah Ruang Kerja Kadis Kesehatan Deli Serdang

Kajari Deli Serdang Jabal Nur mengatakan, putusan hakim tersebut menguatkan proses penyidikan yang dilakukan Kejari Deli Serdang. Dalam kasus itu, Tim Penyidik dari Seksi Pidana Khusus Kejari Deli Serdang telah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai prosedur dan sesuai aturan.

Langkah Kejari Deli Serdang menetapkan Ade Budi Krista sebagai tersangka sudah sah secara formil, karena sudah memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah.

“Dalam sidang praperadilan itu juga ditunjukkan tiga alat bukti dalam penetapan Ade Budi Krista sebagai tersangka berupa saksi, ahli dan surat,” tambah Jabal Nur.

Tersangka Ade Budi Krista dkk, lanjut Kajari, sebelumnya disangka melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 725.478.290.

Baca juga: Dugaan Korupsi Kepala Badan Pendapatan Deli Serdang Gugur, Ini Alasannya

Kajari menjelaskan, Ade Budi Krista dkk telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor : Print –01 /L.2.14/Fd.1/05/2023   atas nama Ade Budi Krista sejak tanggal 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023 di Lapas kelas IIB Lubuk Pakam.

Ade Budi Krista dkk disangkakan dengan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Dengan adanya putusan itu tim penyidik Kejaksaan Negeri Deli Serdang akan menuntaskan penyidikan,” tulis Jabal Nur dalam pres rilisnya yang diterima wartawan, Kamis (22/6/23).(sembiring/hm17)