Medan, MISTAR.ID
Organisasi Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) menilai kebijakan pemerintah dengan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah momen yang sangat tidak tepat. Terlebih, masyarakat Indonesia baru saja mencoba pulih dan berusaha bangkit dari pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda.
“Pemerintah bukannya mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat. Justru negara melalui kebijakannya jelas tidak mensejahterakan masyarakat,” kata Ketua GMNI Sumut, Daniel Sigalingging saat menggelar Forum Diskusi Grup (FGD) serta mengkaji beberapa kebijakan pemerintah di Medan, Selasa (6/9/22) sore.
Menurut dia, keputusan pemerintah menaikkan BBM karena harga minyak dunia dan adanya mafia migas yang menyalurkan BBM subsidi tidak tepat sasaran.
Baca Juga:Tolak Kenaikan BBM, Kelompok Cipayung Plus Siantar Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
“Kebijakan yang diambil pemerintah bukan bagaimana agar BBM tepat sasaran, tetapi menaikkan harga BBM yang jelas-jelas menaikkan penderitaan rakyat,” ucapnya.
“Setelah kita melakukan kajian bahwa hari ini pemerintah bukan mengambil kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah justru seolah-olah menaikkan penderitaan rakyat setinggi leher. Masyarakat semakin tercekik. Belum lagi kita pulih dari pandemi, pemerintah justru menaikkan BBM,” sambungnya.
Daniel menilai, kebijakan pemerintah yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), menurutnya kurang tepat sasaran.
“Pemerintah mengatakan yang mendapat BLT adalah yang bergaji Rp3,5 juta ke bawah. Apakah pemerintah berpendapat yang bergaji Rp3,5 juta ke atas tidak terdampak kenaikan BBM?” sebutnya.
Baca Juga:Cipayung Plus Siantar Sepakat Rawat Toleransi Antar Umat Beragama  Â
Atas dasar penolakan kenaikan BBM inilah, Cipayung Plus Sumut akan melakukan aksi ke Gedung DPRD Sumut dan kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan keberatan atas kenaikan BBM tersebut.
“Terkait kenaikan harga BBM, kita akan membuat kajian ilmiah dari FGD. Akan kita berikan kepada pimpinan-pimpinan yang sedang enak-enakan tidak merasakan dampak BBM yaitu pemerintah baik provinsi DPRD, DPR RI sampai presiden. Kita akan memberikan kajian terkait bagaimana kenaikan BBM ini,” kata dia.
Dalam forum diskusi grup itu hadir sejumlah elemen organisasi yang tergabung Cipayung Plus seperti PMKRI, HMKI Sumut, GMNI Sumut, HMI Sumut dan KAMMI. (saut/hm12)
