Toba, MISTAR.ID

Bupati Toba, Effendi Napitupulu, meminta seluruh pemerintah desa terus menggali potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tanpa selalu bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah di atasnya.

"Desa harus lebih kuat serta mandiri, tidak hanya sekadar mengharapkan keuangan dari pemerintah yang lebih tinggi untuk mendukung pembangunan di desa," ujar Effendi saat sosialisasi Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati, Kamis (9/4/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Effendi di tengah berkurangnya penerimaan Dana Desa (DD) pada tahun 2026, yang sebagian dialihkan untuk pembiayaan pembangunan gerai dan modal Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ia merincikan, pada tahun 2026 Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sebesar Rp86.356.327.840, Dana Bagi Hasil Retribusi dan Pajak dari APBD sebesar Rp10.600.000.000, serta Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp36.670.606.400.

Effendi juga menegaskan agar aparatur desa menggunakan anggaran berdasarkan skala prioritas. Penggunaan anggaran mencakup penghasilan tetap (siltap), tunjangan, jaminan sosial, serta belanja operasional sesuai kebutuhan desa.

"Perlu diketahui, Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus benar-benar diberikan kepada keluarga miskin, dengan prioritas utama keluarga miskin ekstrem. BLT DD dapat diberikan paling banyak Rp300.000 per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai hasil musyawarah desa," tuturnya.

Menurut Effendi, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam percepatan pembangunan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga lebih memahami kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan.