Samosir, MISTAR.ID
Kabar tentang kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir kepada Tim Bupati Percepatan Pembangunan (TBPP) pada tahun anggaran 2022 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Informasi ini pertama kali muncul melalui postingan warga di media sosial yang mengungkap isi rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA-RI) di Kabupaten Samosir, Agustan Situmorang, saat mengantarkan surat ke kantor DPRD Kabupaten Samosir di Parbaba, Kecamatan Pangururan, pada Selasa, 23 Mei 2023. Surat tersebut diterima oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Rustam Effendi Pasaribu.
Agustan dengan tegas mengkritik tindakan Bupati Samosir terkait pembentukan Tim Bupati Percepatan Pembangunan (TBPP) dan penetapan besaran honorarium yang melanggar standar harga regional.
Baca juga :Â Anggota DPRD Samosir Minta Keberadaan TBPP Dievaluasi
Dia juga menyoroti pelanggaran Bupati Samosir terhadap ketentuan dengan menetapkan belanja jasa yang melebihi standar harga regional, meskipun sudah ada peringatan dari BPK dan saran dari Fraksi PDIP.
“Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan Bupati terhadap aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,”ujar Agustan.
Menurut Agustan, tindakan Bupati Samosir telah mengabaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang memungkinkan TBPP tetap menerima honorarium yang melebihi standar harga regional adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.
“Kami terus mendesak DPRD Kabupaten Samosir untuk merespons serius tuntutan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga integritas pengelolaan anggaran serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tindak lanjut dari rekomendasi BPK,”kecamnya.
Rekomendasi BPK sebelumnya telah mengarahkan Bupati Samosir untuk membentuk TBPP dengan didukung oleh kajian yang lengkap dan menggunakan kerangka acuan kerja yang mencakup sasaran, ruang lingkup kegiatan, keluaran yang dihasilkan, dan kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan.
Namun, Bupati Samosir merespon rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan Perbup yang mengubah besaran honorarium TBPP menjadi “per kegiatan”, sehingga tetap melebihi standar harga regional.
Hasil pemantauan BPK menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.000.000.000 untuk jasa TBPP yang melibatkan 6 orang.
Baca juga :Â Kemendagri Peringati Bupati Samosir, TBPP Sampaikan Klarifikasi Membingungkan
Tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap bahwa total honorarium yang diterima oleh TBPP adalah sebesar Rp850.000.000, sementara besaran yang seharusnya diterima menurut BPK adalah Rp73.950.000.
Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp766.050.000, serta kelebihan pembayaran dalam jasa kegiatan sebesar Rp124.530.000 dan Rp29.000.000 sudah dikembalikan, yang menyebabkan kerugian negara yang belum dikembalikan mencapai Rp871.580.000 setelah dikurangi Rp29.000.000 yang sudah dikembalikan. (Pangihutan Sinaga/hm19)
