Bangkok, MISTAR.ID
Partai koalisi di Thailand terdiri dari Pheu Thai, Thai Sang Thai, Prachachat, Seri Ruam Thai, Pheu Thai Ruam Palang, FAIR Party dan Plung Sungkom Mai menandatangani nota kesepahaman (MoU) kesepakatan pada Senin (23/5/23).
Tujuannya untuk menyusun agenda bersama dalam upaya membentuk pemerintahan selanjutnya, setelah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum negara itu pada 14 Mei 2023.
Dipimpin oleh Partai Pergerakan Maju (MFP), mereka menandatangani Mou berisi 23 poin mengenai pemulihan demokrasi, termasuk memperbaiki konstitusi, mengakui pernikahan sesama jenis, mencapai perdamaian berkelanjutan di provinsi perbatasan selatan dan reformasi sistem peradilan.
Baca juga:Â Satu Dekade Dikendalikan Militer, Partai Oposisi Menangkan Pemilu Thailand
Nota dimaksud juga menekankan ‘status yang tidak dapat diganggu gugat’ atas kerajaan negara itu.
MFP berhasil memperoleh 152 kursi dari 500 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Thailand dalam pemilihan baru-baru ini. Dan bersama koalisinya, jumlah kursi yang diraih lebih dari dua kali lipat yaitu 313, mewakili suara mayoritas.
Namun, untuk memilih Perdana Menteri (PM), seorang kandidat memerlukan dukungan 376 anggota parlemen.
Pita Limjaroenrat sebagai Ketua partai kiri tengah MFP memimpin koalisi tersebut. Sidang bersama DPR dengan 250 anggota Senat akan memilih PM Thailand yang baru.
Baca juga:Â Jajak Pendapat Pra Pemilu, Calon Kuat Perdana Menteri Thailand Ini Didukung Pemilih Â
Jika koalisi berhasil meraih mayoritas 376 kursi di kedua majelis parlemen Thailand dalam proses yang akan menghabiskan waktu setidaknya 60 hari untuk dimulai, Pita akan menjadi PM Thailand ke 30 pada Juli di sidang bersama parlemen.
Warga Thailand memberikan suara mereka pada 14 Mei untuk memilih anggota DPR baru sebanyak 500 kursi, atau majelis rendah parlemen untuk 4 tahun kedepan.
Jumlah pemilih tercatat sekitar 39,5 juta, atau 75 persen dari 52 juta pemilih terdaftar di Thailand. (antara/hm16)
