Deli Serdang, MISTAR.ID

Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan menegaskan, pengendalian inflasi merupakan kebijakan pemerintah yang menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dianggap salah satu program terpenting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Sejujurnya, pada masa Presiden Joko Widodo ini, ada perhatian sangat luar biasa yang meminta seluruh elemen, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk bersama-sama mengendalikan inflasi. Ini perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat,” kata Bupati Ashari Tambunan dalam sambutannya pada Rakor evaluasi peta jalan (Roadmap) tahun 2022 dan rencana aksi tahun 2023 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Deli Serdang,Rabu (18/1/23)

“Pemerintah pusat itu percaya, Bapak Presiden itu percaya, kabinet itu percaya, tidak ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika inflasi pun tinggi,” katanya lagi.

Baca Juga:Apresiasi Festival Koeli Kontrak, Pemkab Deli Serdang Minta Digelar Setiap Tahun

Menurut Ashari Tambunan, selain mengejar pertumbuhan ekonomi, penting juga untuk memastikan tingkat inflasi terjaga kestabilannya.

Stabiliasi inflasi tersebut memang harus dilakukan semua pihak yang ikut berkegiatan di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Ini menjadi dasar pentingnya pengendalian inflasi daerah demi pertumbuhan ekonomi. Saya berharap,kita semua menanggapinya secara serius. Mestinya, kita cukup cerdaslah untuk memahami, walaupun tidak dirasakan secara langsung. Sebab,inflasi tak terkendali berdampak pada kehidupan masyarakat kita. Apalagi masyarakat yang ekonominya rendah,” paparnya.

Ashari menambahkan, nilai inflasi per Desember tahun 2022 secara nasional tercatat berada pada angka 5,51 persen year on year (yoy).

Provinsi Sumatera Utara 6,12 persen dan Kabupaten Deli Serdang yang saat ini masih mengacu kepada Kota Medan, tercatat mengalami inflasi sebesar 6,1 persen yoy.

Baca Juga:Percepatan Pembangunan, Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang Jalin Kerja Sama

Di mana inflasi dipicu oleh adanya pola demand (permintaan) yang bersifat musiman karena adanya perayaan Natal dan Tahun Baru. Serta dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Bila dibandingkan dengan target inflasi yang telah ditetapkan, baik secara nasional, provinsi juga kabupaten/kota, nilai inflasi yang ditargetkan adalah 3±1 persen yoy.

Maka upaya pengendalian inflasi masih perlu ditingkatkan untuk menuju angka inflasi yang diharapkan.

“Inflasi yang pada kenyataannya, kita ketahui sekarang masih berada pada angka yang cukup tinggi. Saya berharap, sebagai bagian dari perekonomian nasional, maka kita harus sungguh-sungguh dan serius untuk mengupayakan agar target inflasi yang sudah ditetapkan secara nasional dan provinsi, kabupaten/kota bisa tercapai,”ungkap bupati.

Baca Juga:Pemkab Deli Serdang Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2022

Kata Ashari Tambunan, upaya pengendalian inflasi di daerah su dah memiliki peta jalan (roadmap) yang merupakan pedoman bagi perangkat daerah maupun instansi terkait.

“Roadmap sudah dibukakan.Yang perlu kita lakukan adalah berdasarkan pengalaman tahun 2022 adalah mengevaluasinya. Kemudian, menetapkan roadmap baru untuk tahun 2023.

Dan tentu saja, roadmap dan langkah-langkah yang kita lakukan harus yang masuk akal. Sekecil apa pun langkah yang kita lakukan, saya percaya itu berguna bagi pengendalian ekonomi secara nasional,” tandas bupati.

Baca Juga:Pemkab Simalungun Gelar Open House Tahun Baru 2023

Pada kesempatan itu, Ashari Tambunan kembali menjelaskan, Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Deli Serdang No 182 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Penyelenggaraan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024.

Berisikan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan strategis melalui 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif).

Terlihat hadir serta dalam rapat tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Hj Syarifah Alwiah, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Putra Jaya Manalu, Kepala Bappedalitbang Dr Remus Hasiholan Pardede, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(rinaldi/hm10)