Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan menambah anggaran pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana alam. Penambahan anggaran yang disediakan senilai Rp12 miliar.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2025) sore.

“Dari provinsi ada tambahan 200 unit Huntap. Satu Huntap senilai Rp60 juta dan nanti tergantung daerah (kabupaten) yang mengajukannya,” ujarnya.

Bobby mengatakan, jika nantinya ada daerah yang tidak mengajukan tambahan Huntap, maka anggaran yang telah disediakan tersebut akan dimasukkan ke dalam dana bantuan dari BNPB untuk pembangunan Huntap. Artinya, anggaran per unit bisa lebih dari Rp60 juta.

“Kalau belum ada yang mengajukan 200 unit tambahan itu, dananya akan kami masukkan ke bantuan BNPB untuk Huntap, tapi tidak melebihi dana Rp12 miliar yang disediakan. Jadi satu unit rumah bisa kita tambah anggarannya dari Rp60 juta menjadi mungkin Rp70–75 juta,” ucapnya.

Oleh karena itu, Bobby mengatakan pihaknya akan menunggu data dari kabupaten dan kota terdampak untuk mengambil keputusan selanjutnya.

“Kita tunggu datanya dari kabupaten dan kota dan menyinkronkan dengan data BNPB. Kalau memang Huntap sudah tercover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini ke BNPB, sehingga rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan akan ada lebih dari lima ribu unit Huntap yang akan dibangun di Sumut oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit Huntap untuk Sumut. Targetnya akhir Januari selesai, termasuk perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya,” katanya.

Terkait Huntap, Suharyanto menyebutkan ada dua opsi pembangunan. Ia mengatakan masyarakat dapat menentukan lokasi secara mandiri atau mengikuti relokasi terpusat yang telah disediakan pemerintah.

“Misalnya ada masyarakat yang tidak mau ke titik lokasi tersebut dan meminta relokasi mandiri, itu diperbolehkan. Jadi masyarakat bisa menunjuk tanahnya sendiri, nanti pembangunan dilakukan dengan berkoordinasi bersama BNPB,” katanya.