Samosir, MISTAR.ID

Pembangunan Kantor Lurah Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, hingga kini belum juga terealisasi meski telah diusulkan lebih dari dua dekade dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kondisi tersebut kembali menuai kekecewaan masyarakat. Unsur pemuda dan warga menilai Pemerintah Kabupaten Samosir tidak menunjukkan keseriusan dalam memenuhi kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Protes keras disampaikan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Siogung-Ogung, Juanto Simarmata, saat Musrenbang Kecamatan Pangururan yang digelar di Gedung AE Manihuruk, Selasa (3/2/2026).

“Ini bukan lagi soal perencanaan, tetapi soal keberpihakan. Sudah 20 tahun diusulkan, tetapi tidak pernah menjadi prioritas. Pemerintah terkesan hanya mencatat, bukan bertindak,” ucap Juanto.

Ia menyebutkan, ketiadaan kantor lurah yang layak berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan administrasi masyarakat. Ironisnya, Kelurahan Siogung-Ogung memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk utama menuju Kabupaten Samosir sekaligus jalur utama wisata Danau Toba.

“Ini wajah awal Samosir di mata wisatawan. Tapi sampai sekarang kelurahan ini belum memiliki kantor sendiri. Ini memalukan,” ujarnya.

Saat ini, kantor lurah masih menempati rumah sewaan milik warga yang disebut-sebut tidak lagi diperpanjang masa sewanya oleh pemilik. Padahal, sudah 20 tahun setiap Musrenbang selalu diusulkan.

“Secara hukum kelurahan ini sudah permanen, tetapi secara fisik seolah tidak dianggap ada. Ini bukti nyata kelalaian pemerintah,” katanya menambahkan.

Juanto menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah daerah yang kerap menggaungkan Samosir sebagai destinasi wisata unggulan nasional.

Ia juga mengkritisi Musrenbang yang dinilainya hanya menjadi agenda seremonial tahunan tanpa keberanian politik untuk mengeksekusi kebutuhan mendesak masyarakat.

“Jika Musrenbang hanya formalitas, untuk apa masyarakat menyampaikan aspirasi. Kami tidak butuh janji lagi, yang kami minta bangunan nyata,” tutur Juanto.

Diungkapkannya, masyarakat Kelurahan Siogung-Ogung kini menunggu kepastian apakah Pemerintah Kabupaten Samosir benar-benar hadir menjawab kebutuhan rakyat atau terus membiarkan pembangunan kantor lurah hanya menjadi wacana yang telah berumur 20 tahun. (hm27)