Medan, MISTAR.ID
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera melakukan lelang pengadaan barang dan jasa, sehingga awal tahun 2021 proyek pembangunan sudah bisa langsung berjalan.
“Setelah Provinsi Sumut memperoleh DIPA dan TKDD secara virtual dua hari yang lalu, maka langsung kita susun dan hari ini kita serahkan kepada yang berhak menerima. Dengan catatan kalau ini dilakukan awal-awal bulan, maka saya akan ajak pihak Dirkrimsus Polda Sumut untuk sama-sama mengawasi hal ini,” kata Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, Jumat (27/11/20).
Pihaknya juga mengajak yang berwajib terutama Dirkrimsus Polda Sumut untuk mengawasi lelang proyek tersebut. Ia meminta bantuan pihak kepolisian dalam hal ini untuk menekankan dan mendorong kepala daerah seperti Bupati, Wali Kota dan satuan kerja lainnya agar benar-benar melakukan percepatan penyerapan.
Baca Juga:Tahun Ini, BPKAD Pematangsiantar Lelang Mobil dan Sepeda Motor
“Jangan seperti sekarang ini, tahun sudah hampir habis tapi penyerapan masih kecil. Tertinggi adalah 66 persen yaitu di Tebing Tinggi. Yang lain masih di angka kepala 5, ada juga kepala 4. Kenapa ini? Padahal ada uang kok susah? Nah, untuk itu saya ajak pihak kepolisian untuk ikut bersama-sama dengan kejaksaan mendorong dengan catatan tidak boleh melanggar regulasi. Tidak ada alasan mereka takut karena polisi, dan kejaksaan ini mendampingi dan mengawasi,” ungkapnya.
Administrasi lelang akan dilakukan di awal bulan Desember. Dimulai dari tanggal 1-7 Desember. “Memang ini cukup sulit karena pelaksanaan lelang harus segera dilakukan. Sehingga di Januari 2021 tepatnya di minggu pertama atau minggu kedua harus terus pelaksanaan,” jelas orang nomor satu di Sumut ini.
Dalam pelaksanaan ini, ditegaskan Edy, tidak boleh ada keraguan karena uang ada. Tinggal mencocokkan kepada visi apa yang harus dilakukan. Pertama, tentang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kedua, tentang pendidikan. Ketiga, baru berbicara pendidikan.
Baca Juga:Pegadaian Undur Jadwal Lelang Barang Gadai, Ini Pemicunya
“Nah, kita balik lagi dalam kondisi seperti ini (pandemi). Prioritas pertama kita adalah kesehatan. Namun, karena tanggal 1 Januari kita sudah berbicara pendidikan yakni tatap muka, maka kita bisa memberlakukan sekolah apabila kondisi Covid-19 masih bisa terkendali dengan baik,” sebutnya.
Selanjutnya terkait infrastruktur. Infrastruktur yang mendukung adalah pertanian dan perkebunan termasuk di dalamnya pariwisata. “Walaupun dalam pariwisata di pandemi ini cukup susah, inilah yang harus sekarang kita desak. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan,” pungkasnya. (anita/hm12)
